NASIONAL

Johan Rosihan : “Tidak Ada Pembahasan Jabatan Presiden Tiga Periode”

98

MATARAM — Pihak Badan Pengkajian Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI akhirnya angkat bicara menanggapi soal hembusan kabar wacana jabatan Presiden tiga periode.

Rumor itu justru dipertanyakan darimana sumbernya. Karena, Badan Pengkajian sendiri menegaskan tidak ada agenda membahas perubahan kontitusi.

“Sejak saya di Badan Pengkajian itu, tidak ada pembahasan jabatan presiden tiga periode,” kata Anggota Badan Pengkajian MPR RI H Johan Rosihan di Mataram belum lama ini.

Dijelaskannya, di MPR/DPR terdiri dari tiga badan yang menjadi Alat Kelengkapan Majelis (AKM) yakni Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi dan Badan Anggaran.

“Jadi badan pengkajian bertugas merevisi yang berkaitan dengan konstitusi,” kata Johan Rosihan yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PKS MPR RI.

Menurut dia, untuk merubah isi konstitusi itu harus ada usulan terlebih dahulu dari 2/3 anggota Badan Pengkajian itu sendiri.

Usulan itu, sambung Johan, harus dibarengi dengan pasal mana yang mau dirubah, bagian mana yang mau direvisi.

Jika ada agenda lain diluar dari yang telah diusulkan, masih kata anggota Komisi IV DPR RI ini, maka hal itu tidak boleh terjadi.

“Masuk agenda baru itu ndak (boleh) ada. Itu sesuai ketentuan TAP MPR,” tegas anggota DPR RI asal Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) tersebut.

Sementara saat ini, lanjutnya, Badan Pengkajian tengah fokus membahas bagaimana membentuk satu produk hukum
untuk menentukan arah pembangunan bangsa yang termuat dalam Pokok Pokok Haluan Negara (GBHN, dulu).

Produk ini berkaitan dengan makna filosofis pembangunan negara. “Itu merupakan filosofis pembangunan. Untuk menerjemahkan visi misi bernegara,” tegas Johan.

Sementara fokus kajian itu sesuai dengan agenda sampai tahun 2024. “Hanya itu fokus kita sampai 2024. Nggk ada pembahasan yang menyangkut perubahan pasal konstitusi tiga periode,” kata mantan Anggota DPRD NTB tiga periode itu.

Jika ada usulan lain, mungkin saja caranya numpang agenda dimana tengah dibahas tambahan tugas dari MPR dimana konsekuensinya adalah amandemen UUD.

“Mungkin karena adanya isu ini maka ingin numpang agenda. Tapi setahu saya, Ketua Badan (Pengkajian) Pak Jarot (Djarot Saiful Hidayat) PDI-P tegas,” katanya.

Ini dibuktikan saat ada usulan ingin memasukkan wacana publik di agenda Badan Pengkajian oleh Partai Nasdem dan PKB, Djarot langsung menutup sidang. “Makanya saya tidak tahu darimana sumber isu itu,” tutup Johan Rosihan. (red) 

Artikel sebelumyaNTB Provinsi Ketiga Terendah Kasus Aktif COVID19
Artikel berikutnyaCegah COVID19, Gubernur NTB : “Jaga Diri dengan Iman dan Imun”