NASIONAL

Kemenkumham Gelar Seminar Nasional

42

NUSRAMEDIA.COM — Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika 2021, Kementerian Hukum dan HAM menggelar Seminar Nasional, Selasa (12/10) kemarin di Jakarta.

Adapun tema yang diangkat melalui seminar nasional ini, yaitu “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Seminar nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube.

Turut pula mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa seminar nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah.

Baca Juga:  Tim Pemprov NTB Study Komparasi ke Italia

Terutama sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. “Hasil dari seminar ini nantinya akan
dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di Bidang Hukum dan HAM,” katanya melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Rabu (13/10).

Oleh karenanya, Kemenkumham sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional.

Yakni melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU.

Baca Juga:  Selamat, NTB Peringkat 3 Nasional KIP 2021

Termasuk dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.

Guna mempertajam mainstreaming Bisnis
dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang hadir sebagai Keynote Speaker menyampaikan, bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan.

Terutama, kata dia, dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

Baca Juga:  Sekda NTB Terpilih Jadi Ketum Forsesdasi

“Aturan kedaruratan dibutuhkan untuk mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat dimasa krisis dapat di aplikasikan dalam tata peraturan perundang-undangan.

“Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum,” kata Wapres.

Sekedar informasi, berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini.

Dimana untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional. (red) 

Artikel sebelumyaEmas Ke-13 untuk NTB Dipersembahkan oleh Endang Atlet Tinju Putri
Artikel berikutnyaSelamat, Hari Ini NTB Panen Emas di PON Papua : Alhamdulillah!