NASIONAL

Petani Menjerit, Johan Pertanyakan Kebijakan Pemerintah

99

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan kembali angkat bicara. Nampaknya ia geram dengan sikap pemerintah terhadap rakyat.

Terutama soal perhatian serta keberpihakkan pemerintah sendiri bagi para petani. Dimana ia kembali mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Khususnya soal kontroversi impor beras sebanyak 1,5 juta ton pada Mei-Juni lalu disaat petani panen raya. Padahal sebelumnya sempat direspon oleh presiden.

Malah presiden, kata dia, saat itu menegaskan bahwa tidak akan ada impor. Tapi faktanya, kata Johan, BPS menyampaikan sampai Juli 2021 ada realisasi impor beras.

“41.600 ton atau setara dengan 18 juta U$ dolar,” sesal wakil rakyat di Senayan asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB I (Pulau Sumbawa) tersebut, Rabu (1/9) kemarin.

“Parahnya lagi, ini terjadi ditengah kondisi harga gabah di bulan Maret-Juni yang hanya Rp 3.500 – Rp 4000 per/kg dan lagi-lagi membuat petani kita menjerit,” tegas Johan.

Politisi PKS itu juga mengaku, bahwa berkaitan dengan impor beras, disetiap kesempatan kerap dipertanyakan olehnya. Namun, tidak menuai kejelasan.

Contoh kata Johan pada saat berlangsungnya rapat kerja (raker) antara Komisi IV DPR RI bersama pihak Kementan dan Bulog belum lama ini.

“Saat raker bersama Kementan dan Bulog, saya berkali-kali menanyakan soal impor beras. Tetapi keduanya mengatakan tidak tahu menahu dan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi soal itu,” geram Johan.

Oleh karenanya, Johan menilai manajemen dan politik pangan nasional semakin tidak jelas. Sebab, inkordinasi antar lembaga dalam pemerintahan dinilainya simpang siur.

Sehingga, masih kata dia, membuat kebijakan bias. “Siapa yang akan bertanggungjawab,” tanya Legislator Senayan kelahiran asal Kabupaten Sumbawa, NTB tersebut dengan tegas.

Lantaran hal itu, lebih jauh dikatakan Johan, rakyat dinilainya menjadi korban. Ia sangat menyesalkan atas tidak adanya kejelasan sikap/kebijakan pemerintah. Khususnya, Kementan dan Bulog.

“Rakyat yang menjadi korban. Bilang impor ditiadakan, namun ternyata ada juga kegiatan impor. Imbasnya harga gabah petani hancur. Dan petani harus kembali menelan pil pahit,” pungkasnya. (red) 

Artikel sebelumyaDoktor Najam : “Bakohumas Tak Boleh Anti Kritik”
Artikel berikutnyaLBS Soroti Pelaksanaan Vaksinasi