NASIONAL

Sambirang : Bukan Murni Kesalahan Provinsi

205

MATARAM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sambirang Ahmadi angkat bicara soal teguran keras Mendagri terhadap belasan kepala daerah di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah Provinsi NTB.

Pasalnya, Mendagri Tito Karnavian menilai 19 kepala daerah soal penyerapan anggaran dinilai buruk dalam penanganan pandemi COVID19. Termasuk, soal insentif tenaga kesehatan (nakes).

Menurut Sambirang, hal itu bukan murni kesalahan provinsi. Melainkan, kata dia, lantaran terbatasnya ketersediaan vaksin.

Sehingga, proses vaksinasi tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama. “Sebetulnya bukan murni kesalahan provinsi,” ujarnya, Senin (19/7) di Mataram.

“Tapi karena ketersediaan vaksin juga yang terbatas. Sehingga proses vaksinasi tak bisa berjalan mulus. Ya, tentu implikasinya ke tingkat penyerapan anggaran,” imbuhnya.

Dia menegaskan, anggaran untuk tenaga kesehatan baru akan terserap manakala ada kegiatan vaksinasi. “Kalau nggak (ada kegiatan), ya nggak bisa dibayar,” ujarnya.

“Kan prinsipnya anggaran untuk makes itu baru terserap kalau ada kgiatan vaksinasi,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Komisi III DPRD NTB ini.

Oleh karenanya, Pimpinan Fraksi PKS di Udayana itu berharap, agar pemerintah pusat bergerak cepat dalam mendistribusikan vaksin. Sehingga, proses vaksinasi bisa disegerakan.

“Mestinya suplai vaksin dari pusat juga harus cepat. Supaya (pelaksanaan/proses) vaksinasi bisa kencang seperti yang diharapkan,” kata pria yang kerap disapa Ustadz Sam ini.

Anggota DPRD NTB asal Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu menyebutkan, bahwa sejauh ini penyerapan anggaran berkaitan dengan penanganan COVID19 di NTB sudah mencapai 21,42 persen, atau sekitar Rp 25,2 miliar.

“Sudah terserap 25,2 miliar atau 21,42 persen. Sedangkan husus untuk insentif tenaga kesehatan terserap 41,24 persen atay sekitar Rp 20,4 miliar,” demikian Sambirang Ahmadi.

MENDAGRI TEGUR 19 KEPALA DAERAH

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran yang cukup keras kepada 19 kepala daerah yang penyerapan anggarannya dinilai buruk dalam penanganan pandemi COVID19 ini dan insentif tenaga kesehatan (nakes).

Bahkan, mantan Kapolri itu menegaskan sudah melayangkan surat teguran teetulis untuk sejumlah kepala daerah ini. Hal itu diungkapkan Mendagri pada Sabtu (17/7) lalu saat giat evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat secara daring.

Berikuti 19 daerah yang mendapat teguran ini. Yaitu meliputi Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta dan Bali.

Kemudian Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua. (red) 

Artikel sebelumyaMasyarakat NTB Diajak Patuhi Anjuran Pemerintah
Artikel berikutnyaHj Isvie Salurkan 5 Hewan Qurban