PARIWISATA

Direktur Eksekutif BPPD Dukung Upaya Gubernur NTB

167

MATARAM — Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Didie Mahendra Kusuma memberikan apresiasi atas upaya Gubernur NTB dalam menyikapi setiap persoalan.

Khususnya yang saat ini sedang mencuat, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan lahan seluas 65 hektare aset milik Pemprov NTB yang dikelola PT Gili Trawangan.

Menurut pria yang kerap disapa DMK ini, upaya yang dilakukan oleh Gubernur NTB sudah sangat tepat. Yaitu mempertimbangkan segala lini demi kebaikan bersama. Terutama kesejahteraan masyarakat di Gili Trawangan.

“Saya kira patut untuk kita apresiasi upaya-upaya yang dilakukan Bapak Gubernur NTB dalam mensikapi persoalan ini,” ujarnya kepada media ini, Minggu (1/8) melalui via WhatsApp.

Tak hanya itu, mantan Staff Senior di Amanwana Resort Pulau Moyo ini juga mengaku salut dengan sikap terbuka Gubernur NTB dengan publik.

Itu terlihat jelas dari setiap unggahan/postingannya di sosial media. Dimana secara terus menerus tetap update memberikan informasi kepada publik setiap giat maupun persoalan yang ada. Termasuk persoalan GTI.

“Sikap transparan ini sangat jarang dilakukan oleh seorang pemimpin, apalagi di sosial media yang selalu update. Dan Pak Gub melakukan itu semua memberikan info-info kepada publik secara lepas dan terbuka,” salut DMK.

Fokus berkaitan dengan penuntasan persoalan Gili Trawangan, menurut dia, semua pihak harus mendukung langkah atau upaya yang dilakukan Pemprov NTB.

Sebab, ia meyakini, keputusan/kebijakan yang diambil Pemprov dalam hal ini Gubernur NTB tentu dalam pertimbangan matang demi kebaikan bersama. Baik itu, Pemerintah Daerah, GTI maupun masyarakat.

“Kita harus memberikan ruang kepada Pemprov untuk menentukan mana yang terbaik untuk semuanya. Apalagi ditambah dengan pelibatan APH dalam mengambil keputusan,” katanya.

“Tentunya hal ini semakin menambah kepercayaan kita, bahwa upaya atau langkah yang diambil ini benar-benar dalam tatanan adil dan tidak ada “permainan” apapun didalamnya,” imbuh Didie Mahendra Kusuma.

Disisi lain, diketahui bersama Gili Trawangan adalah salah satu icon destinasi pariwisata di NTB yang mendunia. Oleh karenanya, persoalan ini juga tentu akan berdampak pada sisi pariwisata NTB.

Sehingga, dalam menyikapi setiap persoalan dibutuhkan kerjasama, dukungan dan kolaborasi semua pihak dalam menuntaskan persoalan tersebut. Disisi lain, keberadaan masyarakat Gili harus diakui telah banyak berkontribusi untuk pariwisata daerah.

Maka dari itu, ketika persoalan ini selesai dengan baik, maka secara otomatis Gili Trawangan juga akan terkena dampak baiknya. “Ditengah masa pandemi ini, seharusnya kita seirama. Karena kita semua sedang berjuang untuk meningkatkan Pariwisata Lombok Sumbawa,” ujarnya.

Ketika persoalan telah menuai titik terang, DMK meyakini akan berdampak baik bagi Gili Trawangan kedepannya. Bahkan, dengan ringan wisatawanpun diyakininya akan datang berkunjung.

Terpenting saat ini, masih kata DMK, adalah bersama tetap menjaga kondusifitas daerah. Karena dengan terciptanya rasa aman dan nyaman secara bersama, tentu akan memberikan dampak positif.

“Maka dalam hal ini, saya berkeyakinan bahwa Pemprov dalam pengambilan keputusan, tentu sudah mempertimbangkan semua hal demi kebaikan bersama. Termasuk untuk Gili Trawangan secara keseluruhannya,” katanya.

“Dari sisi pariwisata, Gili Trawangan itukan salah satu destinasi andalan kita. Maka tentu pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk kebaikan semuanya,” tambahnya lagi.

Dalam persoalan ini, lebih lanjut dikatakan DMK, ia mengajak semua pihak agar mengedepankan sikap positif dalam menyikapi setiap persoalan. Terutama dalam mendukung upaya Pemprov terkait penuntasan persoalan lahan di Gili Trawangan yang dikelola PT GTI.

Baca Juga:  Threeo Event Planner Gelar Audisi Mister Tourism Indonesia NTB 2021 di Sumbawa 

“Mari kita sama-sama mengedepankan pikiran positif atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mengingat ini merupakan masa sulit kita semua (akibat pendemi) mari pula kita bersama-sama bergotong royong memajukan pariwisata NTB untuk lebih baik lagi kedepannya,” demikian.

Sekedar informasi, hingga saat ini Pemprov NTB dan pihak lainnya terus berupaya melakukan yang terbaik dalam menuntaskan persoalan lahan seluas 65 hektare yang dikelola PT Gili Trawangan Indah.

Bahkan ada, saat ini sedang dirumuskan pula poin-poin addendum untuk disepakati bersama. Langkah addendum yang diambil adalah sikap untuk saling menghormati.

Apabila syarat yang ditentukan oleh Pemprov NTB diterima dan dipenuhi maka langkah addendum akan berjalan. Sebaliknya, maka putus kontrak. Salah satu butir pada addendum yang kini sedang dirumuskan itu, lekat pula keberpihakkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik itu pemerintah daerah, PT GTI maupun masyarakat di Gili Trawangan. Karena belum lama ini, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah juga sudah turun langsung dan bersilaturahim dengan masyarakat.

Dikesempatan itu, Gubernur menegaskan pemerintah akan melindungi bahkan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di Gili Trawangan. Ia tidak ingin masyarakat dirugikan dalam hal ini. Oleh karenanya, Pemprov terus berupaya mencari jalan terbaik demi kebaikan bersama.

KEJATI NTB DUKUNG PENUH

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Barat, Tomo Sitepu menegaskan mendukung penuh langkah Gubernur NTB. Terutama berkaitan dengan penyelesaian aset Pemprov di Gili Trawangan yang dikelola PT GTI.

“Apalagi kami telah ditunjuk Gubernur Dr H Zulkieflimansyah sebagai jasa pengacara negara (JPN),” ungkap Kajati NTB pada rapat Fasilitasi Permasalahan Investasi antara Pemprov NTB dan PT GTI yang digelar oleh Satgas Investasi, secara Virtual, belum lama ini.

Dijelaskan Tomo didepan Tim Satgas Investasi, ysng dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi, bahwa permasalahan perjanjian kontrak produksi antara Pemprov NTB dan PT GTI sudah puluhan tahun tidak menemui titik terang.

Dari hasil kajian dan pengumpulan data dan informasi, Tomo menceritakan, bahwa awal mulanya persoalan ini adalah terkait hak guna usaha (HGU) di lahan seluas 75 Ha, yang dikuasai oleh orang tuanya Direktur PT GTI Winoto di Gili Terawangan.

Pada era Gubernur Warsito saat itu, akhirnya setelah melihat potensi Gili Terawangan, maka disepakati akan dikembangankanlah sektor pariwisata antara Pemrov dan GTI. Walaupun lahan HGU yang dimiliki oleh PT GTI ini dinilai kurang produktif dan sebagian dikuasai oleh masyarakat.

Akan tetapi, masih kata dia, rencana untuk mengembangkan pariwisata disepakati dengan syarat HGU yang dimiliki tadi diserahkan kepada Pemprov NTB sebagai HPL. “Nanti sebagai bentuk penyertaan modalnya kepada PT GTI yang akan mengelola sektor pariwisata. Luas HGU pada saat 75 Ha, yang ditandatangi tahun 1993,” urainya.

Dari lahan 75 Ha yang telah diduduki warga, maka dikeluarkan lahan tersebut sebanyak 10 Ha yang diperuntukan untuk relokasi masyarakat yang mengusai tanah HPL Pemda tadi. “Sehingga tersisa luas lahan yang menjadi perjanjian kontrak produksi antara Pemda NTB dan PT GTI adalah 65 Ha,” terang Kejati NTB.

Baca Juga:  Threeo Event Planner Gelar Audisi Mister Tourism Indonesia NTB 2021 di Sumbawa 

Lebih lanjut dijelaskannya, dengan syarat-syarat perjanjian awal itu, adalah membangun 150 buah Coted dan fasilitas pendukung lainnya, royalti pertahun Rp. 22,5 juta dan jangka waktu PKP 70 tahun dan diberikan HGP dengan ketentuan yang berlaku.

“Namun seiring waktu, PT.GTI mulai melakukan aktivitas pembangunan awal, tetapi ketika dilakukan peletakan batu pertama tahun 1998, terjadi gangguan dari beberapa oknum dan itu terbukti dengan adanya 3 kali laporan ke pihak kepolisian. Akibatnya pihak investor tidak melanjutkan pembangunan,” katanya.

“Dari sini, muncul berbagai pendapat baik dari Pemprov, Biro Hukum, BPKP termasuk dari KPK bahwa ini bertentangan dengan Kepres dan berbagai aturan lainnya. Akibat dari itu, dinilai ada potensi kerugian negara yang harusnya masuk ke PAD kurang lebih Rp 2 Triliun,” imbuh Tomo.

Oleh sebab itu, KPK menyarankan kepada Gubernur agar persoalan ini dikuasakan kepada JPN untuk melakukan kajian mendalam. Dari hasil kajian tersebut ada 2 opsi, bahwa PT GTI dapat dinyatakan wanprestasi, karena tidak melaksanakan kesepakatan sesuai PKP.

“Namun PT GTI dapat membela diri, karena dalam keadaan cosmajore atau gangguan saat mulai membangun,” jelasnya. “Sedangkan disisi lain, pemerintah tidak memberikan jaminan untuk kenyamanan berinvestasi. Namun dalam perjanjian PKP tidak ada satupun point yang menyatakan pemberian jaminan keamanan itu,” tegasnya lagi.

Maka dari itu, kata Tomo, JPN memberikan dua opsi sebagai solusi kepada Pemprov, yaitu pemutusan kontrak atau addendum. Namun, kata dia, addendum juga harus memperhatikan aturan yang berlaku. Pilihan adendum ini dasarnya waktu itu adalah Permendagri no 3 tahun 1946 yang telah dicabut.

“Tentu PKP tadi lagi relevan dengan aturan yang sekarang, sehingga kita sesuaikan dengan Permendagri tahun 2016. Dalam adendum ada 3 pegangan yaitu, pertama Pemprov NTB tidak boleh dirugikan, karena aset tersebut harus dioptimalkan. Kedua harus ada kepastian dan jaminan hukum bagi investor. Dan ketiga masyarakat harus terlindungi,” tegasnya.

“Saya setuju dengan Gubernur, bahwa aset daerah tersebut harus dipergukan sebesar-besarnya ntuk kemakmuran rakyat NTB,” kembali Kajati NTB menambahkan.

Tak hany itu, dijelaskannya, untuk mewujudkan upaya itu, Gubernur NTB telah membentuk 3 kelompok kerja atau disebut dengan singkatan Pokja. Pokja pertama, kata dia, untuk menyusun adendum dan regulasi.

Kemudian pokja 2, soal evaluasi masterplan agar sesuai kondisi kekinian. Sedangkan pokja 3 untuk mensosialisasikan rencana addendum. “Jadi kita belum addendum itu hanya rencana. Bila pihak GTI sepakat, namun bila tidak kita putus konrtak,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa ada 9 pokok-pokok adendum yang dibuat. Bila disepakati ia berharap PT. GTI bersungguh sungguh untuk investasi. “Bahkan saya katakan kepada pak Gubernur, bahwa kalau hanya kesungguhan tanpa ada jaminan mereka memiliki modal ia meminta agar putus saja kontrak,” ucapnya.

Termasuk kesungguhan untuk mengakomodir para pengusaha yang ada di area tersebut. Tetap ditampung dan sebagai leading sektornya PT GTI. Kecuali para pengusaha ilegal yang memperjualbelikan dan menyewa lahan, akan diproses secara hukum bila pengusaha ilegal ini tidak keluar dari area tersebut. “Kalau tidak mau ikut aturan, maka akan kita persoalkan secara hukum,” tegasnya.

Disampaikannya juga bahwa perkembangan proses penyelesaian dan kajian tetap disampaikan dan dilaporkan kepada pimpinan KPK dan Ketua Satgas Investasi. Begitupun dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat terkait persoalan GTI melibatkan KPK, jadi kejaksaan tidak berdiri sendiri. “Kami ingin clean and clear, dalam rangka optimalisasi aset untuk kemakmuran rakyat NTB,” tutupnya.

Baca Juga:  Threeo Event Planner Gelar Audisi Mister Tourism Indonesia NTB 2021 di Sumbawa 

BANG ZUL : AMANAT & MANDAT RAKYAT KAMI PERJUANGKAN!

Kesejahteraan dan aspirasi masyarakat menjadi “ruh” utama dalam penyelesaian persoalan lahan di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Demikian hal itu ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah saat berkunjung sekaligus memenuhi undangan masyarakat Gili Trawangan, Jum’at (30/7) lalu.

Ia mengungkapkan, pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait termasuk kejaksaan terus berupaya menyelesaikan persoalan lahan negara seluas 65 Ha yang hingga kini masih dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI)

“Sebagai gubernur yang dipilih oleh rakyat, tentu amanat dan mandat rakyat ini akan kami perjuangkan,” tegas Gubernur saat berdiskusi dengan para tokoh masyarakat, pemuda, dan warga dihalaman Masjid Raya Baiturahman, Gili Trawangan, Lombok Utara.

Disisi lain, Gubernur NTB secara terbuka dan tegas, juga menampik berbagai isu miring yang beredar terkait persoalan lahan GTI. Salah satunya soal isu dengan istilah menerima uang dibawah meja.

“Tidak benar gubernur terima uang dibawah meja, ini itu dan sebagainya. Insya Allah, kepentingan rakyat yang kami bela,” kata tegas orang nomor satu di NTB ini.

Kemudian, Hafiz salah seorang tokoh pemuda di gili mengapresiasi kehadiran Gubernur NTB kali ini yang dinilainya sangat mencerahkan. Tak hanya itu, kehadiran gubernur juga dinilai mampu menenangkan warga.

Dia mengaku sangat mendukung penuh upaya Gubernur NTB terkait persoalan ini. Terutama persoalan aset Pemprov di Gili Trawangan.

“Kami sangat mendukung upaya Gubernur, agar aset pemerintah ini dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat setempat,” tuturnya.

Menurut Hafiz, pemerintah harus bersikap tegas dengan memutus kontrak PT GTI manakala jalan addendum tidak menuai solusi.

Karena sejak kesepakatan kontrak produksi antara Pemprov NTB dan PT GTI untuk mengelola dan membangun fasilitas pendukung pariwisata di Gili Trawangan dinilainya gagal total. Sebab, tidak terwujud sama sekali.

“Intinya kami ingin pemerintah memilih putus kontrak bila jalan adendum tidak ada kata sepakat,” sarannya. “Ini harapan kami kepada Gubernur NTB,” demikian ia menambahkan.

Sebelumnya, Wardana selaku Kades Gili Indah memberikan apresiasi kepada Gubernur NTB dan jajarannya. Karena telah mau menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Bahkan, ia salut dengan pola Doktor Zul sebagai pemimpin dalam menjaring aspirasi warga gili. Karena telah sangat ramah dan hangat dalam mendengarkan keluh kesah warga.

“Harapan kami, apa yang disampaikan Gubernur NTB untuk persoalan lahan Pemrov yang dikontrakan kepada PT GTI dapat menemukan titik terang,” kata Wardana.

Sehingga, masih kata dia, masyarakat dapat dengan tenang menjalani segala aktivitas. Baik disektor usaha, kesehatan dan pendidikan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan aman.

“Apapun hasilnya baik adendum atau putus kontrak masyarakat terlindungi dan tidak tergusur dari tanah moyangnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kunjungan dan dialog Gubernur bersama masyarakat Gili Trawangan, turut didampingi Asisten II dan III Setda Provinsi NTB.

Kemudian, Kadis Pariwisata, Kadis Sosial, Kadis Perhubungan, Kadispora, Kadis Perizinan, Kasat Pol PP, Karo Ekonomi, Karo Hukum Setda Provinsi NTB, Polres KLU dan jajaran Kepala OPD lingkup Pemda KLU. (red) 

Artikel sebelumyaWarga Gili Trawangan : “Lindungi Kami yang Lahir dan Besar Disini Pak Gubernur”
Artikel berikutnyaAksi Berbagi Hingga Level Tertinggi, Ruslan Turmuzi : “Pengabdian Itu Kebutuhan”