PARIWISATA

Sejumlah Hotel di NTB Tutup Sementara

283

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Sejumlah hotel di Nusa Tenggara Barat menutup sementara aktivitasnya sebagai imbas dari wabah Virus Corona atau COVID-19.

Dikatakan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal, penutupan itu dilakukan untuk mengantisipasi terkontaminasinya okupansi hotel akibat COVID-19.

“Penutupan sementara ini sampai waktu yang belum ditentukan,” ujarnya di Mataram.

Ia menyebutkan, beberapa hotel yang menutup sementara aktivitasnya itu tersebar di sejumlah tempat di NTB.

Di Kabupaten Lombok Utara, terdapat 10 hotel, di antaranya The Oberoi Hotel, Ombak Sunset, Jambuluwuk Ocean, The Kayana Resort.

Kemudian, Living Asia Resort, Pondok Santi Estate, Anema Wellness Resort, Ombak Paradise, Mahamaya, dan Divine Divers Resort.

Selanjutnya, di Kabupaten Lombok Barat terdapat empat hotel di antaranya Puri Mas Resort, Raja Villa Resort, The Chandi Boutique Resort & Spa, Sudamala Resort.

Baca Juga:  Geopark Tambora dan Siswa SMA/SMK di Bima Gelar Aksi Bersih-Bersih

Bahkan di Kota Mataram, terdapat dua hotel, yakni Lombok Astoria Hotel, dan Grand Madani Hotel.

“Selain hotel, pusat perbelanjaan di Kota Mataram, seperti Lombok Epicentrum Mall juga menutup sementara aktivitasnya pada 27 Maret sampai dengan 7 April 2020,” terang Faozal.

Faozal, menegaskan sebagai dampak dari wabah COVID-19, Pemprov NTB bersama OJK, dan pelaku usaha pariwisata di NTB tentang Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Dampak Bagi Industri Pariwisata di NTB telah melakukan pertemuan pada 20 dan 23 Maret lalu.

Dimana kata dia disepakati pemberian insentif pajak bagi hotel/restoran tidak hanya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tetapi juga bagi hotel/restoran di provinsi itu.

Baca Juga:  NTB Siapkan Strategi Perpanjang Durasi Kunjungan Wisatawan

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota didorong memberikan fleksibelitas pembayaran PB1 tanpa denda selama satu tahun sebelum diterbitkannya juknis/juklak tentang pembebasan pajak hotel/restoran di NTB.

Disamping itu juga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun regulasi tentang revisi
anggaran dalam rangka pencegahan, penangan dan penyebaran COVID-19.

“Penghapusan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 selama satu tahun. Fleksibelitas pembayaran BPJS ketenagakerjaan selama 6 bulan mulai bulan April sampai September 2020 dan memberikan klaim yang diajukan oleh setiap karyawan,” jelasnya.

“Diharapkan pemerintah pusat menginstrusikan kepada kementerian/lembaga untuk melaksanakan event-event nasional di NTB pasca-COVID-19,” tuturnya.

Baca Juga:  Geopark Tambora dan Siswa SMA/SMK di Bima Gelar Aksi Bersih-Bersih

Pemberian kelonggaran ini juga disepakati pada pemberian stimulus untuk industri perbankan yang sudah berlaku sejak 13 Maret sampai dengan 31 Maret 2021.

Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran COVID-19.

Pemberian stimulus ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM.

Kemudian diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam
penerapan ketentuan (moral hazard).

“Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan,” pungkasnya. (red) 

Artikel sebelumyaNTB Perpanjang Libur Sekolah 
Artikel berikutnyaBang Zul Melawan : Industrialisasi Box Sprayer dan Masker COVID-19