PEMERINTAHAN

3.789 Pelamar CPNS di Lobar Siap Ikuti SKD

51

NUSRAMEDIA.COM, LOMBOK BARAT — Tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) telah mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebanyak 362 formasi yang terdiri dari  263 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 99 untuk CPNS. Prosentase 70% untuk PPPK dan 30% untuk CPNS itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Lobar Suparlan pada gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Utama Kantor Bupati Lobar, Rabu (29/1).

Baca Juga:  Apresiasi Upaya Bang Zul Tuntaskan Berbagai Persoalan

Lebih jauh mantan Camat Batulayar ini menjelaskan, untuk rekrutmen CPNS kali ini berdasarkan Zero Growth, artinya berapa jumlah PNS yang pensiun dan meninggal dunia pada tahun 2018 kemarin itulah yang bisa diusulkan untuk tahun berikutnya. Di Lobar sendiri tercatat ada 228 PNS yang diberhentikan dengan hormat atau masuk masa pensiun.

Suparlan menerangkan, dari total 362 formasi yang diusulkan, Pemkab Lobar hanya mendapatkan 205 formasi yang terdiri dari 140 tenaga guru, 58 tenaga kesehatan, dan 7 tenaga teknis. “Ada delapan formasi yang tidak ada pelamarnya, yaitu dua dokter gigi, satu sanitarian, dan lima guru kelas,” jelas Suparlan.

Baca Juga:  Pemprov NTB Harus Gerak Cepat

Untuk jumlah pelamar, Lobar berada di nomor dua paling bawah setelah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dari total pelamar sebanyak 4.261 pelamar di Lobar, ada 3.789 pelamar yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Setelah melewati survei kelayakan dari Panselnas BKN yang akan dilakukan sekitar tanggal 2-3 Februari, maka pelaksanaan SKD ini akan kita mulai pada tanggal 5-12 Februari mendatang, bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Lombok Barat,” terangnya.

Baca Juga:  Pendapatan NTB Ditargetkan Naik 4,86 Persen

Agar SKD berjalan lancar, Suparlan juga meminta kepada OPD terkait seperti Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Dinas Kominfo, dan Dinas Perhubungan untuk terus berkoordinasi dengan pihaknya. (red)

Artikel sebelumyaBIL Resmi Jadi BIZAM, Gubernur : NTB adalah Milik dan Rumah Bersama
Artikel berikutnyaIsvie Harap Rekomendasi DPRD NTB Segera Ditindak Lanjuti