PEMERINTAHAN

Akhdiansyah Ngamuk, Pertemuan Sempat Tegang

93

MATARAM — Senin (6/9) kemarin, Komisi V DPRD NTB mengundang pihak Biro Hukum Setda NTB dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB untuk duduk bersama. Pertemuan itu dalam rangka meminta kejelasan/klarifikasi terkait Perda Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) yang tak lain inisiatif DPRD NTB. Ketegangan sempat mewarnai berjalannya pertemuan ini. Betapa tidak, Akhdiansyah-Anggota Komisi V sempat mengamuk dan “menyemprot” pihak Biro Hukum Setda NTB.

Ngamuknya politisi PKB itu bukan tanpa alasan. Karena dua pasal didalam perda yang dianggap penting itu, diduganya sengaja dihilangkan. Adapun dua pasal ini, pertama terkait sanksi dan soal alokasi APBD 1%. Menurut dia, dua pasal tersebut menjadi penting. Terlebih ditengah meningkatnya kasus perkawinan anak di NTB.

“Temuan yang cukup mengagetkan, bahwa eksekutif dalam hal ini Biro Hukim melampaui kewenangan dengan tidak menghiraukan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Perda,” geramnya. “(Biro Hukum) abai melaksanakan koordinasi setelah menerima fasilitasi perda dari Kemendagri, hanya dengan argumentasi demi pertimbangan kebaikan, telah sewenang-wenang mengajukan register ke Kemendagri tanpa mengkonsultasikan dahulu masukan Kemendagri kepada Lembaga DPRD NTB sebagai institusi yang memproduk perda tersebut,” katanya lagi.

Baca Juga:  Berkunjung ke Mangkung, Kadisperkim NTB : "Semoga Jadi Saksi Kita Kelak di Yaumul Mizan"

Diungkapkan pria yang akrab disapa Guru To’i ini, berdasarkan penjelasan yang didapatkan pihaknya setelah mendengar alasan dari Biro Hukum, ia menilai Biro Hukum lalai dan teledor. Padahal kata dia, di Pasal 108-109 Permendagri 120 tahun 2018 ada satu instrumen mengatakan disana bahwa hasil fasilitasi setelah perda dipustuskan untuk mendapatkan penomoran di daerah itu harus konsultasi ke Kemendagri, yaitu fasilitasi.

“Nah, ternyata hasil fasilitasi itu, ada koreksi-koreksi. Tapi yang dikoreksi itu adalah dua pasal itu. Menurut saya juga alasannya nggak ada yang masuk akal disitu. Alasannya, karena tidak ada aturan hukum yang membolehkan alokasi APBD (1%) itu. Tapi ingat dalam aturan hukum administrasi itu selama tidak ada larangan kita boleh melakukan. Bukan selama tidak ada perintah,” tegasnya.

“(Alokasi Anggaran satu persen) boleh selama tidak ada larangan. Tapi Kemendagri menggunakan argumentasi selama tidak ada perintah itu tidak boleh. Tidak ada perintahnya alokasi itu loh, nah itu yang salah. Terus soal Pasal Sanksi juga. Kita punya kewenangan boleh kita itu. Tapi disana tidak dibolehkan, nah itu yang kita lihat. Padahal tidak ada regulasi yang menyatakan tidak boleh, disana tidak disebut. Jangan main-main Kemendagri ini, semau-maunya,” geramnya lagi.

Baca Juga:  Pemprov NTB Akuisisi Saham GNE Sepenuhnya

Dia menyatakan hal ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kedepannya agar tidak perlu terjadi lagi. Disisi lain, ia menerangkan bahwa fungsi DPR ada tiga, salah satunya adalah legislasi. “Nah fungsi legislasi yang kita laksanakan ini dianggap remeh oleh karo hukum ini. Apa ada satu tahapan yang dia lewatkan. (Seharusnya) tadi waktu ketika dia terima hasil fasilitasi bersama Kemendagri idealnya dia konsultasikan dulu dong bersama kita,” kata Akhdiansyah dengan nada meninggi.

Perlu diingat, kata Akhdiansyah perda tersebut di sahkan oleh DPR. Seharusnya, pihak Biro Hukum melakukan komunikasi dengan melibatkan pihak DPRD untuk membahas bersama hasil fasilitasi Kemendagri tersebut terlebih dulu. “Pasal penting kok dihilangkan. Karo Hukum ketika menerima fasilitasi dia langsung minta Kemendagri minta penomoran dan mengikuti hasil fasilitasi,” ungkapnya.

“Ini yang salah. Nah, saya marah-marah tadi. Kenapa bapak terlalu berani, katanya niat baik, tidak selamanya niat baik itu berdampak baik. (Ingat) lima juta penduduk NTB ini jadi terkena dampaknya,” tegas Akhdiansyah. Pria yang akrab disapa Yongki ini juga menilai sikap yang ditunjukkan Biro Hukum adalah sebuah kecerobohan. Oleh karenanya, ia berharap hal serupa tidak terulang lagi.

Baca Juga:  Wagub Minta Pelabuhan Lembar Ditata Baik dan Menarik

Apalagi harus melakukan hal yang sama terhadap perda-perda lainnya. “Dan kalau dia melakukan ini ke semua perda, kacau. Makanya saya ingatkan bapak jangan begitu,” ujarnya. Anggota DPRD NTB jebolan Dapil VI Dompu, Kota Bima dan Bima ini mengaku tidak mau mendengar penjelasan lagi. Hal ini dianggapnya sangat serius. Oleh karenanya, pihaknya berencana akan mengambil langkah hukum dan politik. Disisi lain, Yongki menilai hal ini merupakan preseden buruk.

“Saya akan mengambil langkah hukum dan politik terhadap kecerobohan ini. Dan saya sebagai Ketua Pansus (Perda PPA), yang bertanggungjawab. Sangat ceroboh dan ini preseden buruk. Karena apa, kalau kita tidak ingatkan dia akan melakukan banyak perda yang difasilitasikan oleh Biro Hukum, ada ribuan perda,” lagi katanya dengan kembali meninggi. “Kalau karena niat baik dia semua, sementara dampaknya salah ini kan kacau. Saya akan bicara di paripurna bahwa ini adalah preseden buruk dan saya juga nanti ada sikap politik saya secara kelembagaan akan saya sampaikan nanti diparipurna, tunggu tanggal mainnya,” demikian tambah Akhdiansyah. (red) 

Artikel sebelumyaGubernur NTB Tepis Semua Isu Mencuat
Artikel berikutnyaPemprov NTB Disarankan Bentuk Tim