PEMERINTAHAN

Anggaran Pilkada NTB Belum Disusun

51
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Lalu Gita Ariadi

NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) NTB belum menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ini dikarenakan, sebagaimana diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, masih belum pastinya jadwal pelaksanaan Pemilu Serentak, tak terkecuali Pilkada NTB 2024 mendatang.

“Belum (Soal Anggaran Pilkada NTB). Waktu saja belum kita tahu (Jadwal Pilkada),” kata Sekda NTB kepada awak media belum lama ini di Mataram. Selain jadwal Pilkada, jumlah anggaran Pilkada 2024 berpotensi tidak bertambah atau memenuhi usulan pihak penyelenggara (KPU/Bawaslu Daerah).

Baca Juga:  NTB Care Media Layanan Aspirasi Masyarakat

Ini diakibatkan lantaran kondisi keuangan di daerah. Dimana, pada KUA PPAS APBD NTB Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan. “TAPD sudah pertimbangkan semuanya. Banyak aspek yang sudah kita prediksi, hingga kedaruratan yang kemungkinan terjadi,” ucapnya.

Dalam KUA PPAS tahun anggaran 2022, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 5.136 triliun lebih. Dimana terjadi penurunan sebesar Rp 603,19 miliar lebih atau 10,51 persen dibanding dengan APBD Perubahan tahun 2021.

Dengan rincian meliputi Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 2,26 persen dari APBD perubahan tahun 2021 yaitu sebesar Rp 2,25 triliun lebih menjadi Rp 2,30 triliun lebih. Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 2,91 persen dari APBD Perubahan yaitu sebesar Rp 3,42 triliun lebih menjadi Rp 2,81 triliun lebih.

Baca Juga:  Wabup Lombok Utara Sampaikan Penjelasan RAPBD 2022

Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Perubahan tahun 2021 sebesar Rp 54,78 miliar rupiah lebih. Mengalami penurunan sebesar Rp 46,76 miliar lebih dari APBD Perubahan tahun 2021 atau sebesar 85,37 persen dari APBD-P 2021 yaitu Rp 8,01 miliar lebih.

Sedangkan, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 5,36 triliun lebih mengalami penurunan sebanyak Rp 1,019 triliun lebih atau 15,97 persen. Ini jika dibandingkan anggaran APBD Perubahan 2021 yaitu sebesar Rp 6,38 triliun lebih. “Terjadi defisit sebesar Rp 224,46 miliar lebih yang ditutupi dari pinjaman daerah,” tegas Gita Ariadi. (red) 

Baca Juga:  DPRD KLU Setujui RAPBD 2022
Artikel sebelumyaNajamuddin Mustofa Akan Kembali Bertarung di Pilkada Lotim
Artikel berikutnyaNTB Punya Tiga Jurus Jitu Pulihkan Ekonomi