PEMERINTAHAN

Bang Zul : Kesejahteraan Masyarakat Jauh Diatas Segalanya!

115

MATARAM — Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam mencari solusi terkait PT Gili Trawangan Indah (GTI), Rabu pagi (28/7) tadi telah dilangsungkan Rapat Fasilitasi Permasalahan Investasi antara Pemprov NTB dan PT GTI terkait Tata Ruang dan Tanah Terlantar di Lombok Utara secara virtual.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Satgas Investasi Pusat dalam hal ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk memfasilitasi penyelesaian masalah terkait pemanfaatan lahan seluas 65 hektare yang merupakan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Turut hadir Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, didampingi Sekda NTB, HL Gita Ariadi, Asisten I, II dan III Setda NTB, sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB serta Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan lainnya.

Usai rapat, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah menegaskan, bahwa rapat yang digelar pada hari ini untuk menunjukkan keseriusan serta kehati-hatian pihaknya dalam mencari titik terang untuk PT GTI di Gili Trawangan terkait pemanfaatan lahan seluas 65 hektare.

“Insya Allah kita sedang berusaha mencari cara terbaik agar semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan,” kata Bang Zul kerap Gubernur disapa. “Ini rapat bersama dipimpin langsung oleh Satgas Investasi dari pusat yang dipimpin langsung oleh Menteri Investasi Kepala BKPM, melibatkan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, ungkap Bang Zul, PT GTI tetap tertarik melanjutkan investasinya di Gili Trawangan dengan master plan yang sangat detail dan bagus. “Tapi kami dari Pemda pesimis dengan rencana tersebut. Karena area yang diinginkan untuk pengembangan oleh PT GTI tersebut sudah penuh dan padat dengan masyarakat,” kata Gubernur.

Baca Juga:  Satgas Aset Pemprov NTB Mulai Lakukan Pendataan di Gili Trawangan

“Bagi kami, baik Bupati KLU maupun Gubernur, tentu kami ingin ada investasi dan pembangunan. Tapi, investasi dan pembangunan tersebut tak boleh mengorbankan masyarakat. Karenanya kalau master plan baru PT GTI tidak ada skenario detail tentang rencana-rencana PT GTI kedepan yang disetujui dan melibatkan masyarakat, maka nampaknya berat bagi kami untuk melanjutkan rencana addendum dan sebaiknya kontrak dengan PT GTI memang harus diputuskan atau dibatalkan,” tegasnya Bang Zul lagi.

Meski demikian, Gubernur juga tak menampik, bahwa secara hukum PT GTI masih tercatat dan berhak mengelola lahan seluas 65 hektare tersebut. Oleh karenanya, kata Bang Zul, Satgas Investasi memberikan waktu kepada pihak Pemda selama satu bulan ini dapat melakukan idientifikasi masyarakat dan para pelaku usaha yang kini menempati area PT GTI tersebut.

“Sehingga, mudah-mudahan dalam waktu satu bulan ini akan kelihatan betul mana masyarakat yang asli yang memang punya akr sejarah disitu dan mana pelaku-pelaku bisnis yang memanfaatkan keadaan untuk menyewa atau memperjual belikan aset negara diarea PT GTI tersebut,” tegas orang nomor satu di NTB ini.

Menurut Bang Zul, ini merupakan langkah yang sangat baik. Sehingga bulan depan diharapkannya Satgas sudah memiliki ganbaran utuh dan obyektif tentant keadaan real dilapangan pada area PT GTI di Gili Trawangan. “Insya Allah, posisi kami baik Pemda KLU dan Pemda Provinsi akan berada dan melindungi masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  Ditempa Musibah Beruntun, Daya Tahan Zul-Rohmi Dinilai Sangat Baik

Sebelumnya disampaikan Gubernur NTB pada saat rapat berlangsung, menyikapi persoalan ini telah melibatkan berbagai komponen. “Sekarang sudah ada Satgas Investasi yang akan memutuskan terkait hal tersebut,” katanya. Kehadiran Satgas Investasi ini untuk rembuk bersama dan mendengarkan semua informasi terkait hal ini. “Jangan sampai ada informasi yang tidak lengkap didengar oleh Satgas,” tegasnya.

Didepan Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM dan Satgas Investasi yang memimpin rapat, Bang Zul secara tegas kembali mengatakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat disana lebih utama.

Namun disisi lain ia mengatakan akan tetap memuliakan investasi. Tetapi bila keputusan PT. GTI untuk adendum dengan tetap mengakomodir solusi demi kesejahteraan masyarakat lokal setempat, ia mempersilakan untuk melanjutkan investasi. “Kalau kesepakatan untuk adendum disepakati, kalau tidak ya putus kontak,” tegas Bang Zul dalam rapat tersebut didampingi Kejati NTB Tomo Sitepu dan Sekda NTB HL Gita Ariadi.

Menurur Gubernur, masyarakat tidak boleh menjadi korban, karena masyarakat tersebut sudah mendiami Gili Terawangan sejak lama. “Saya walaupun investasinya bertriliunan rupiah, tidak mau berhadapan dengan masyarakat saya sendiri. Karena kesejahteraan masyarakat jauh diatas segalanya,” tutup pria kelahiran Sumbawa ini.

Sementara itu, Direktur PT GTI Winoto mengatakan pada prinsipnya adendum untuk mengakomodir kepentingan demi kesejahteraan masyarakat setempat disambut dengan baik. Dia mengaku, sudah sejak awal berinvestasi banyak gangguan sosial terjadi dari oknum yang tidak ingin kehadiran PT. GTI. Sehingga pembangunan terbangkalai sejak sekian lamanya.

Baca Juga:  Program Zul-Rohmi Dinilai Luar Biasa

“Tetapi keinginan baik dari Gubernur NTB untuk memberikan kesempatan berienvasi dengan catatan memperbaiki masterplane untuk tetap memperhatikan usaha masyarakat akan segera ditindak lanjutinya,” jelas Winoto.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi menyampaikan, bahwa kehadiran pemerintah adalah untuk tetap melundungi kepentingan masyarakat, investor dan pemasukan bagi daerah. “Aspek yang harus diperhatikan dalam investasi adalah hak dan kepentingan masyarakat di lokasi tersebut,” kata Imam.

Imam menegaskan kepada PT. GTI agar berkomitmen merealisasikan rencana investasinya. Tentunyanya dengan mengedepakan kesepakatan den Pemrov. NTB. Untuk itu, setelah mendengar informasi dari rapat, maka konklusinya adalah poin pertama, agar Pemrov. NTB bersama dengan Pemkab KLU segera melakukan verifikasi dan pendataan seluruh aset serta properti yang ada dilahan 65 Ha.

Poin kedua, hasil verifikasi akan dibahas kembali dengan PT. GTI terkait perubahan masterplan yang mengakomodir usulan Pemrov. NTB sesuai dengan informasi dari hasil verifikasi. Kemudian poin Tiga, setelah rapat yang akan dilakukan oleh Pemrov. Pokja III, Satgas dan PT.GTI akan dipastikan, apakah PT.GTI siap melanjutkan rencana investasi atau menyatakan ketidaksanggupannya melanjutkan investasi di Gili Terawangan.

Selanjutnya poin Empat, rencana pengembangan di Pulau Gili Terawangan harus memiliki Dokumen kesesuain tata ruang. “Jadi kami berharap ada upaya juga segera merevisi tata ruang di area tersebut agar tidak menyalahi aturan kedepan,” pungkasnya. (red) 

Artikel sebelumyaKetua Komisi III Dukung Sikap Tegas Gubernur NTB
Artikel berikutnyaPERLUNYA NETRALITAS DPRD NTB DALAM MEMBERI PENILAIAN TERHADAP KPID