PEMERINTAHAN

Baru Sekitar Rp 11 Miliar DD Tahap I yang Tersalurkan

81

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Kabupaten Sumbawa sudah menerima dana desa (DD) tahap I sebesar 20 persen atau Rp 28.810.536.600.

Namun hingga Maret 2019, baru sekitar 11 miliar yang sudah disalurkan ke ke kas desa. Sementara sisanya masih mengendap di kas daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Wirawan Ahmad, S.Si., MT menyampaikan, dari 157 desa sudah 67 desa yang disalurkan DD tahap pertama hingga 31 Maret lalu.

Kemudian terdapat 23 desa yang sedang dalam proses penyaluran.  Sedangkan 67 desa lainnya belum tersalurkan karena belum menyampaikan APBDesnya.

Baca Juga:  NTB Care Media Layanan Aspirasi Masyarakat

Termasuk dua desa yang ditunda dulu pencairannya sampai diselesaikan proses pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi Inspektorat.

“Kalau untuk dana desa yang sudah ditransfer dari pusat sekitar Rp 28 miliar lebih. Sudah tersalur sekitar Rp 11 miliar lebih. Yang masih ada di kas daerah sekitar Rp 16 miliar lebih. Kemudian BHPRD yang sudah tersalur Rp 295 juta lebih,  dan ADD Rp 9 miliar lebih,” ujarnya kepada wartawan, Jum’at (5/4).

Diungkapkannya, penyaluran dana desa dari kas daerah ke kas desa memiliki batas waktu. Meskipun demikan pihaknya tidak bisa menyalurkan atau mencairkannya sebelum desa menyampaikan APBDes yang merupakan syarat pencairan.

Baca Juga:  DPRD KLU Setujui RAPBD 2022

“Intinya kita harus terpenuhi persyaratan. Itu yang penting. Jadi kita tidak boleh mencairkan dan menyalurkan dana desa sebelum persyaratannya terpenuhi. Sederhana saja persyaratannya, desa sudah menyampaikan APBDesnya,” terang Wirawan.

Pihaknya sudah menyampaikan kepada camat agar mendorong desa-desa untuk menyelesaikan  persyaratan pencairan yakni APBDes.

Mengingat Pemda juga dinilai oleh pemerintah pusat terkait progres penyaluran dana desa yang terlihat melalui aplikasi OM SPAN.

Semakin bagus progresnya, maka peluang untuk mendapatkan reward semakin tinggi. Begitu juga jika penyalurannya rendah, maka bisa mendapatkan punishment.

Baca Juga:  Sumbawa Usulkan 833 Formasi P3K

“Jadi dua yang rugi, secara reputasi kredibilitas pemerintah daerah di mata pemerintah pusat rugi. Kemudian juga secara substansi  masyarakat desa akan rugi karena tidak bisa menikmati pembangunan. Karena dananya belum ada di kas desa,” pungkasnya. (NM3)

Artikel sebelumyaJika Terpilih, Ini Fokus Lukmanul Hakim
Artikel berikutnyaRibuan Surat Suara Rusak di Sumbawa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here