PEMERINTAHAN

Bupati Djohan Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi Terkait RAPBD 2022

27

NUSRAMEDIA.COM — Kamis (25/11) kemarin, DPRD Lombok Utara menggar rapat paripurna. Kali ini fokus dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait RAPBD 2022.

Secara garis besar fraksi menyetujui untuk segera dibahas oleh Banggar dan TAPD dengan melakukan sinkronisasi antara besaran KUA-PPAS dengan substansi dari penjelasan kepala daerah.

Sebelumnya Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Artadi menyatakan Pemda agar memusatkan perhatian pada peningkatan perekonomian dan pembangunan masyarakat, sesuai dengan visi misi.

Hal tersebut disoroti Fraksi Gerindra dari beberapa catatan, diantaranya penghematan dan penempatan anggaran sesuai dengan RPJMD, penataan destinasi wisata baru yang perlu ditingkatkan dengan perencanaan yang lebih baik.

Baca Juga:  Bupati Sumbawa Kunjungi Mentan Minta Dukungan Pengembangan Food Estate

Termasuk peningkatan pemulihan ekonomi masyarakat pascagempa dan Pandemi Covid-19. Secara umum, lanjutnya, Fraksi Geribdra dapat nenerima RAPBD untuk ditindaklanjuti pada rapat-rapat selanjutnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu menyambut baik uraian pemandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi dengan diteruskannya pembahasan RAPBD tahun 2022 pada tingkatan Banggar.

“Sependapat (dengan DPRD) bahwa
indikator utama mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan selesainya penyusunan APBD tepat waktu,” tuturnya.

Bupati Djohan menanggapi di hadapan peserta Rapat Paripurna bahwa saat ini memiliki waktu efektif lima hari untuk membahas dan mencapai kesepakatan bersama, hingga akhir November 2022.

Baca Juga:  Sekda Sumbawa Terima Hasil SKB dari BKN

“Kami yakin dan percaya, dengan komitmen kebersamaan antara Pemda dan DPRD serta masyarakat Lombok Utara, optimis bahwa proses ini bisa kita lalui sesuai program prioritas yang telah disepakati,” urainya.

Dijelaskan Bupati Djohan, dalam RPJMD diakselerasikan pelaksanaannya melalui berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan pada OPD sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

“Pemda KLU tetap memastikan ketersediaan anggaran pada beberapa kegiatan yang secara langsung penggunaannya untuk pemulihan ekonomi, konsisten dilaksanakan,” pungkasnya.

APBD merupakan instrumen penting sebagai landasan dalam perealisasian capaian kebijakan dan program pembangunan tahunan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan pada tingkatan Banggar, untuk kemudian diparipurnakan kembali pada masa sidang berikutnya. (red) 

Baca Juga:  DPRD KLU Setujui RAPBD 2022
Artikel sebelumyaEvent Dunia di NTB, Haji Boh : Ini Kesempatan Emas Bagi Kita Semua!
Artikel berikutnyaPandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD NTB 2022