PEMERINTAHAN

Butuh Sinergitas Bersama Turunkan Kemiskinan Satu Digit

155

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Mengatasi kemiskinan di NTB butuh langkah yang fundamental. Juga komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan serta sinergi dari semua pihak untuk menjalankan semua program intervensi secara fokus dan obyektif.

Pasalnya angka kemiskinan di NTB tahun 2019 ini masih relatif tinggi, yakni mencapai 14,53%. Sedangkan target pemerintah pada tahun 2023 nanti, jumlah kemiskinan di NTB dapat diturunkan hingga berada dibawah 10,% atau 1 digit.

Artinya setiap tahunnya, harus mampu diturunkan lebih dari 1%. Sementara pengalaman selama ini, untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen saja sangatlah sulit.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB bertajuk “Menuju Angka Kemiskinan Satu Digit Melalui Sinergi Penguatan Kemitraan” di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (28/11).

Dihadapan Forkompimda, para Bupati/Walikota serta Pimpinan OPD dan tokoh-tokoh masyarakat se-NTB, Wagub yang akrab disapa Hj Rohmi itu mengajak semua pihak untuk bersinergi dan lebih fokus dalam mewujudkan pencapaian target penurunan kemiskinan.

Meski disadarinya bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan mencapai angka dibawah satu digit bukanlah hal yang mudah.

Baca Juga:  Soal Keterlibatan Pemprov di MXGP, Ketua Komisi DPRD NTB : "Tidak Ada Masalah"

“Tetapi jika berbicara sistem, maka tentu saja, hal tersebut bukan ambisius. Namun menurunkan angka kemiskinan adalah sistemnya yang harus dibangun,” jelasnya.

Sistem yang dimaksud adalah memperkuat kemitraan dan menyamakan frekwensi atau mindset diantara seluruh stakeholder dan masyarakat.

Jika sinergitas ini dapat diwujudkan kata dia, maka akan memperoleh hasil yang baik dan kemiskinan dapat diturunkan dengan lebih cepat.

“Penurunan kemiskinan tidak mungkin dilakukan dengan sendiri-sendiri, melainkan perlunya sinergitas bersama,” tuturnya.

Hj Rohmi juga menuturkan pentingnya fokus dalam pengelolaan dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin yang ada di seluruh Kabupaten/Kota.

“Basis data terpadu (BDT) perlu di validasi dengan cermat dan obyektif. Sehingga program intervensi untuk menurunkan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.

Ia menegaskan karena data yang tidak valid tersebut sehingga menyebabkan kemiskinan sulit diturunkan. “Program yang diluncurkanpun salah sasaran,” katanya.

Ia bahkan menyebut lebih dari 20 persen masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan miskin, yakni masyarakat kategori mampu secara ekonomi atau desil 4,5 dan seterusnya, justru menerima bantuan.

Baca Juga:  Soal Keterlibatan Pemprov di MXGP, Ketua Komisi DPRD NTB : "Tidak Ada Masalah"

Sedangkan lebih dari 25 persen masyarakat yang benar-benar miskin pada kategori desil 1, malah tidak mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan.

Karenanya, ia mengajak para bupati/walikota, camat dan kepala desa dan dusun mulai melakukan validasi data secara obyektif.

“Perlu dilakukan rembug desa untuk memvalidasi data penduduk miskin, sehingga desa segera bisa keluar dari ketertinggalan,” pintanya.

Untuk itu, Wagub mengajak seluruh jajaran pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa, utananya para Bupati/Walikota untuk memberi perhatian serius dalam upaya menghidupkan kembali kegiatan posyandu yang ada disetiap desa dan dusun.

Peran posyandu keluarga, menurutnya dapat dijadikan garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat.

Mulai dari permasalahan kesehatan, kebersihan (zero waste) remaja, pendewasaan usia perkawinan hingga pengentasan kemiskinan.

“Sudah banyak, bahkan hampir disetiap kabupaten/kota, terdapat posyandu keluarga yang terintegrasi bank sampah dan juga mengelola BumDes,” paparnya.

Sempat dicontohkannya, posyandu keluarga yang ada di kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dinilainya sudah maju. Karena mendapat support dan perhatian lebih dari pemda setempat, dalam hal ini Bupati Dompu dan Bupati Bima.

Baca Juga:  Soal Keterlibatan Pemprov di MXGP, Ketua Komisi DPRD NTB : "Tidak Ada Masalah"

“Saya memberi apresiasi kepada Bupati dompu yang posyandunya sebagian besar sudah menjadi posyandu keluarga. Juga sudah ada yang terintegrasi dengan bank sampah,” katanya.

“Demikian juga Bupati Bima. Bahkan sudah mengeluarkan perbup sebagai bentuk komitmen yang tinggi dalam program intervensi dan pemberdayaan posyandu keluarga,” imbuh Wagub sembari mengharapkan posyandu yang sudah maju tersebut dapat dijadikan contoh bagi pengembangan posyandu lainnya didaerah lainnya di NTB.

Sementara itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Ridwansyah mengungkapkan bahwa sinergitas sangat dibutuhkan dalam penurunan angka kemiskinan.

“Bagaimana kita bersama- sama membantu pimpinan kita melalui program -program yang telah disepakati untuk menurunkan kemiskinan. Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

Selain itu lebih jauh diungkapkannya, untuk menumbuhkan komitmen bersama, maka pemerintah telah menandatangani MoU Penurunan Kemiskinan bersama pemerintah Kabupaten/Kota. Juga pemberian penghargaan kepada yang telah berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2019 ini. (red)

Artikel sebelumyaSudah Berulat, Seorang Pria Ditemukan Meninggal di Kebun Dusun Empan
Artikel berikutnyaLembaga P3A Diperkuat