NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Tak sedikit pihak yang mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah. Terutama soal kejelasan realisasi dana bantuan stimulan bagi korban gempa NTB, khususnya di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
Kondisi warga terdampak yang ada di Sumbawa cukup memprihatinkan. Dana bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah seakan hambar dimata mereka.
Mereka harus bertahan dibawah terik panasnya matahari, terlebih kini sudah mulai memasuki musim penghujan dengan bermodalkan terpal sebagai atap rumahnya.
Salah satu contoh, seperti diwilayah Kecamatan Alas, Desa Juran Alas. Warga terdampak setempat yang rumahnya mengalami kerusakan tetap bertahan dengan alakadarnya.
Tempat hunian mereka, masih beratapkan terpal. Parahnya lagi, kini mereka harus puas tinggal dengan situasi dan kondisi apa adanya, bahkan atap dari terpal tersebut kini sudah mulai sobek.
Hal itu dikarenakan, selain cuaca panas dan hujan, bantuan dari pemerintah yang sangat diharapkan mereka tidak kunjung ada kejelasan (pembangunan huntap melalui dana bantuan stimulant).
Bahkan sejumlah pihak, menduga pemerintah tidak serius memperhatikan mereka. Dan bantuan yang dijanjikan adalah omong kosong belaka. Sebab hingga kini, khususnya di Kabupaten Sumbawa pembangunan huntap belum juga ada realisasinya, terutama di wilayah terebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Pelaksana BPBD NTB, H Mohammad Rum menjelaskan, bahwa perhatian pemerintah sangat jelas, khusus dana bantuan stimulan untuk pembangunan huntap bagi korban gempa telah diupayakan jauh dari sebelumnya.
Bahkan kata dia, pihak pusat telah mentransfer dana tersebut sebesar Rp 3,5 triliun untuk korban gempa di NTB, termasuk Kabupaten Sumbawa.
Untuk Kabupaten Sumbawa, dana transfer dari pusat sebesar Rp 181,340 miliar. Kemudian yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar Rp 106 miliar lebih. Sedangkan sisanya sekitar Rp 75 miliar masih tersimpan.
“Nah ini yang kita dorong teman-teman (BPBD) untuk segera di transfer ke masyarakat. Ketika saya tanya masalahnya apa, ternyata ada kendala. Yaitu, ada kesalahan data termasuk SK,” terangnya kepada media ini, Rabu 16 Januari 2019 di Mataram.
Kesalahan atau kendala itu, dicontohkan Haji Rum, seperti nama penerima dobel atau ganda. Sehingga harus dilakukan pendataan ulang, agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
Hal ini pula ungkapnya yang menjadi salah satu factor terlambatnya realisasi bantuan tersebut. Kendati demikian, dalam persoalan ini pihak BPBD NTB tidak akan tinggal diam.
Pihaknya mengaku akan terus melakukan kroscek, sehingga bantuan yang dihajatkan untuk korban gempa ini bisa tuntas dan masyarakat terdampakpun bisa segera membangun huntap.
“Kalau untuk Sumbawa Barat (KSB), saya lihat lancar dan aman. Dana yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar Rp 115 miliar lebih. Sementara dana yang tersisa sekitar RP 3,3 miliar,” kata Haji Rum.
“Intinya, dalam persoalan ini kami mendorong agar segera dituntaskan pendataan seperti di Sumbawa, masyarakat segera membentuk pokmas agar dana tersebut bisa terlealissi semua. Tidak ada lagi hutang pemerintah, dan masyarakatpun bisa segera membangun rumahnya (huntap),” tutupnya.
Sekedar informasi, berdasarkan data yang dihimpun media ini dari BPBD NTB dan Diskominfotik NTB. Di Kabupaten Sumbawa total verfikasi rumah rusak ada 11.992. Adapun rinciannya, Rusak Berat 2.169, Rusak Sedang 2.310 dan Rusak Ringan 7.513. Sedangkan untuk pokmas yang terbentuk kini berjumlah 104 dengan jumlah 1.316 KK .
Kemudian untuk Sumbawa Barat (KSB) sendiri, jika ditotalkan ada 18.515 rumah warga terdampak yang mengalami kerusakan. Meliputi Rusak Berat 1.240, rusak Sedang 4.380 dan Rusak Ringan sebanyak 13.457. Pokmas yang terbentuk ada 193 dengan jumlah 2.081 KK. (NM1)
