PEMERINTAHAN

Disperkim Tetap Fokus Menata Lingkungan Kumuh di NTB

49

MATARAM — Meski ditengah pandemi COVID19 dan berlangsungnya PPKM, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Nusa Tenggara Barat nampaknya tetap fokus menata lingkungan kumuh di NTB.

Pasalnya, hingga saat ini pengerjaan proyek terus berjalan. Baik itu, dari program pembenahan pemukiman kumuh maupun rumah tidak layak huni (RTLH).

Pentingnya lagi, dengan terus berjalannya pengerjaan proyek-proyek itu, juga untuk mensiasati produktivitas perekonomian masyarakat agar tetap tumbuh.

“Tetap berjalan (pengerjaan proyek) dan memang harus dijalankan. Supaya masyarakat diluar sana ada kehidupan peningkatan ekonomi,” kata Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaluddin kepada media ini di Mataram.

“Karena kalau tidak ada pengerjaan otomatis tidak ada pekerjaan bagi masyarakat, yaitu pergerakan ekonominya. Dan kami juga menganjurkan kepada rekanan/pihak ketiga, agar memberdayakan masyarakat setempat. Jadi mereka tidak perlu lagi keluar mencari pekerjaan,” imbuhnya.

Baca Juga:  Kolaborasi Dispussip NTB dan Lotim Dukung Desa Tete Batu

Pria yang kerap disapa Jamal ini juga menjelaskan jenis pembangunan dalam program pemukiman kumuh. Antara lainnya pemasangan paving blok, pembuatan jalan aspal atau lapen, dan beton rabat.

Jumlah paket jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kata dia, ditahun ini memang ada pengurangan. Ini difaktori persoalan anggaran terlebih ditengah pandemi. Sehingga pamerintah harus melakukan refocusing.

Dalam 2021 saja, lanjut Jamal, sudah tiga kali dilakukan refocusing. Setelah refocusing ketiga, ada 872 paket pekerjaaan tersebar di Kabupaten/Kota lingkup NTB.

“Dan paling banyak (pengerjaan proyek) di Pulau Lombok. Ini dikarenakan, selain jumlah penduduk yang lebih banyak dari Pulau Sumbawa, jumlah anggota DPRD NTB juga lebih banyak dari Pulau Lombok,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kejelasan Putus Kontrak Dipertanyakan, Sekda NTB : "Sedang Dalam Tahap Penyelesaian"

“Karena program kami tentang pemukiman kumuh ini, yaitu dari anggaran-anggaran aspirasi anggota DPRD NTB. Dan alhamdulillah, dari jumlah paket tersebut, progresnya cukup bagus,” tambah Jamal.

Hingga saat ini, khusus pemukiman kumuh sudah banyak yang terslesaikan, yakni mencapai 60 persen tengah tuntas dikerjakan. Realisasi persentase itu, tidak membutuhkan waktu lama. Yaitu hanya dalam kurun waktu sekitat satu bulan saja.

“Sudah bamyak yang selesai sekitar 60 persen sudah tuntas dikerjakan. Tinggal 40 persen saja pekerjaan yang belum. Target penyelesaiannha sampai APBD Perubahan. Artinya, sisa 40 persen yang belum tuntas ini kami yakini akan segera terselesaikan. Mengingat rentang waktu masih sangat panjang yaitu sekitar September atau Oktober mendatang,” paparnya.

Baca Juga:  DPRD NTB Setujui Nota Keuangan dan RAPBD-P 2021

Kemudian soal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lebih lanjut dikatakan Jamal, dengan peningkatan kualitas (PK) sebanyak 132 rumah. Sedangkan 49 rumah untuk pembangunan baru (PB). “Totalnya ada 41 paket. Dan pengerjaannya sedang berjalan,” ujarnya.

Lebih jauh diungkapkan Jamal, untuk PB anggaran 1 unit rumah sebesar Rp 35 juta dengan ukuran 3X6 atau Tipe 21. “Jadi pada intinya, bahwa semua ini untuk menjalankan program visi misi NTB Gemilang,” tutup Jamaluddin. (red) 

Artikel sebelumyaRealisasi PKB Capai Rp 285 Miliar Lebih
Artikel berikutnyaAngka Hunian Hotel dan Jumlah Penumpang Datang ke NTB Alami Kenaikan