PEMERINTAHAN

DPRD NTB Sepakati LKPJ Gubernur TA 2019 Dibahas ke Tingkat Selanjutnya

64

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Selasa (14/4), DPRD Provinsi NTB menggelar rapat paripurna. Rapat yang terlaksana ditengah COVID-19 ini masih seperti biasa.

Yaitu berlangsung singkat dan tetap menerapkan standar oprasional prosedur (SOP) COVID-19 menjaga jarak (social/physical distancing).

Bahkan secara ketat, para anggota menggunakan hand sanitizer, memakai masker kemudian diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk pada ruang rapat sidang utama di gedung udayana.

Adapun fokus agenda kali ini, yaitu Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2019.

Baca Juga:  Kepala Perwakilan BPK NTB Berganti

Rapat tersebut dipimpin H Mori Hanafi, didampingi Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, H Muzihir dan H Abdul Hadi selaku Wakil Ketua DPRd setempat. Dihadiri pula Sekretaris Daerah, HL Gita Aryadi.

Setelah dilanjutkan rapat keputusan DPRD NTB tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur TA 2019 yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, H Mahdi, pimpinan sidang, Mori Hanafi meminta pendapat para juru bicara Komisi – Komisi, apakah pendapatnya dibacakan atau tidak.

Ini melihat kondisi pandemi virus corona serta mengacu pada imbauan pemerintah untuk selalu utamakan social dan physical distancing.

Baca Juga:  Wagub Paparkan Inovasi dan Kolaborasi Hadapi Pandemi di NTB

Berdasarkan atas kesepakatan itu, para jubir masing – masing dari komisi lebih memilih untuk menyerahkan hasil laporan pembahasan tersebut secara tertulis tanpa dibacakan.

“Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa telah cukup memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi,” kata Mori Hanafi dikesempatan itu.

Dengan adanya kesimpulan tersebut, maka Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur NTB Tahun Anggaran 2019 itu akan dibahas ketingkat selanjutnya.

Setelah menemui kesepakatan, rapat penyampaian laporan komisi-komisi atas hasil pembahasan terhadap LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2019 ditutup.

Baca Juga:  Kabupaten Sumbawa Akan Terapkan "Simon Pajak Online"

Tanpa lama, usai rapat para anggota dewan, tamu undangan maupun unsur organisasi perangkat daerah (OPD) membubarkan diri dengan teratur dan tertib. (red) 

Artikel sebelumyaFokus COVID-19, Sambirang : “Maaf Kami Tidak Bahas Pilkada”
Artikel berikutnyaMinimalisir Dampak COVID-19, DPRD NTB Salurkan Sembako