PEMERINTAHAN

Ganti Rugi Jalan Lingkar Alas Tahap II Diproses

519

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA – Masyarakat terdampak pembangunan jalan Lingkar Utara Alas – Alas Barat telah menerima ganti rugi tahap pertama.

Saat ini Pemda Sumbawa melalui Bagian Pertanahan Setda Sumbawa sedang memproses untuk ganti rugi tahap kedua.

Hal ini dilakukan, setelah sebelumnya terlebih dahulu melakukan pertemuan bersama masyarakat terkait.

Kabag Pertanahan melalui Kasubbag Pengadaan Tanah, Surbini mengatakan pembayaran ganti rugi tahap pertama sebesar 28,4 persen sudah dilakukan pada Tahun 2018 lalu.

Sementara pembayaran tahap kedua terlaksana Senin (28/1). Jumlah yang harus dibayarkan pada tahap kedua ini sebesar Rp 7,5 miliar atau 35,5 persen sesuai hasil appraisal.

Baca Juga:  Disetujui Jadi Perda, APBD NTB 2024 Ditargetkan Rp6,1 Triliun Lebih

“Jadi kami melakukan pembayaran ganti kerugian itu didua tempat, di kantor Camat Alas untuk wilayah Kecamatan Alas, dan di kantor Desa Gontar untuk wilayah Alas Barat. Pada prinsipnya masyarakat tidak ada masalah. Karena secara administrasi yang sudah lengkap, dan itu sudah dibayar tahap pertama, tinggal kita lanjut aja kemarin pembayaran tahap kedua,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/1).

Kegiatan yang dilakukan pada Senin kemarin yaitu penandatanganan berkas oleh masyarakat yang terkena dampak dari rencana pembangunan jalan lingkar utara tersebut.

Baca Juga:  Pemprov NTB Anggarkan Rp57 Miliar Untuk Revitalisasi Islamic Center dan Kantor Gubernur

Namun ada beberapa yang tidak sempat hadir, lantaran keluar daerah. “Jadi prinsipnya penandatanganan berkas sudah, kami akan berkoordinasi dengan BPKAD untuk SPJ supaya pembayaran bisa segera dilakukan,” tambahnya.

Sementara untuk pembayaran tahap ketiga, lanjutnya, Pemda Sumbawa melalui Bagian Pertanahan akan mengusulkan di APBD Perubahan 2019, atau APBD 2020 mendatang.

Dimana pembayaran yang akan dilakukan sebesar Rp 7,6 miliar atau 36,1 persen, bahkan jumlahnya akan mendekati Rp 8 miliar.

Lantaran pada saat pengukuran pertama ada beberapa aset milik masyarakat yang tidak dihitung oleh tim penilai.

Baca Juga:  Ditjen AHU Persiapkan Kinerja Progresif dan Akuntabel Jelang Tahun 2024

“Kemungkinan hasil appraisal kemarin yang totalnya Rp 21,1 miliar lebih itu, ada perubahan. Karena ada beberapa masyarakat yang bidang tanahnya kemarin kayak pondasi rumah yang terlewat didata,” kata Surbini.

“Tapi itu sudah dilakukan pendataan, dan akan diserahkan ke penilai oleh Kanwil BPN Provinsi NTB. Paling ada perubahan sedikit dari (Nilai) kemarin, kemungkinan bertambah,” tutupnya. (NM3)

Artikel sebelumyaRelokasi Pedagang Pasar Seketeng Dipercepat
Artikel berikutnyaSimulasi UNBK Tahap II, Tekankan Pada Kesiapan Penyelenggara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here