PEMERINTAHAN

Gubernur NTB Angkat Bicara Soal Addendum

188

MATARAM — Persoalan addendum kontrak GTI belakangan ini cukup menuai reaksi dikalangan DPRD NTB. Tak jarang, kritikan pedas terus menghampiri Pemprov NTB dalam hal ini Gubernur NTB.

Terlebih, Gubernur NTB dan PT Gili Trawangan Indah (GTI) resmi melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan pokok-pokok addendum perjanjian kontrak produksi.

Menurut Gubernur NTB Zulkieflimansyah, masyarakat dan investasi harus menemukan win-win solution. Oleh karenanya, addendum dianggap adalah salah satu jalan dan cara menemukan solusi agar tidak merugikan semua pihak.

Demikian hal itu diungkapkan Zul saat menerima silaturahmi perwakilan masyarakat Gili Trawangan di Ruang Rapat Utama (RRU) Lingkup Kantor Gubernur NTB pada Rabu 16 Juni 2021.

Meski Pemprov NTB telah melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan pokok-pokok addendum perjanjian kontrak produksi, Zul meyakinkan masyarakat di Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan.

Langkah addendum, kata Zul, bukan semata-mata meneruskan perjanjian kontrak dengan pihak PT GTI. Dengan adanya kebijakan adendum ini, kata dia, justru membuka kesempatan baru, sehingga kesakralan perjanjian kontrak bisa dibuka kembali dengan menyepakati berbagai pokok-pokok kerjasamanya.

Baca Juga:  Pemprov NTB Siapkan Rapid Tes Gratis

“Langkah addendum hanya sebagai pembuka saja. Kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” kata orang nomor satu di NTB ini.

Dikatakannya, jika pemerintah memutuskan kontrak dengan PT GTI dan pihak GTI tidak menuntut lagi, maka semua akan selesai. Namun jika pihak GTI keberatan, maka masalahnya akan panjang dan berlarut-larut. Tetapi ini negara hukum, datang dengan dua opsi memilih addendum atau putus kontrak.

“Karena mereka masih punya hak sampai tahun 2026. Ada nggak celahnya sampai dengan masa kontraknya terkait hal-hal yang bisa kita lakukan bersama, itulah yang disebut dengan adendum,” tuturnya.

MASUKAN MASYARAKAT AKAN JADI BAHAN PENYUSUNAN ADDENDUM

Agus Chandra selaku Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengungkapkan, objek perjanjian kerja sama antara pemerintah Provinsi NTB dengan PT GTI adalah hak pengelolaan.

Sehingga dalam rangka mendampingi Pemda sebagai pengacara negara, maka beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Kejati NTB diantaranya Pemprov NTB tidak boleh dirugikan. Pun adanya kepastian berinvestasi dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

Baca Juga:  Satgas Aset Pemprov NTB Mulai Lakukan Pendataan di Gili Trawangan

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ungkapnya yang sekaligus Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB.

RESPON CEPAT GUBERNUR NTB DIAPRESIASI

Perwakilan masyarakat Gili Trawangan mengapresiasi respon cepat gubernur dalam menyikapi persoalan ini. Nurbaya Sari berharap Pemprov NTB dapat mengedepankan solusi untuk masyarakat dan pariwisata NTB, khususnya di Gili Trawangan.

Sehingga, kata dia, masyarakat sekitar bisa hidup harmonis dan kondusif untuk mengembangkan Pariwisata Gili Trawangan yang lebih baik ke depannya.

“Usai kami berdialog langsung dengan gubernur NTB. Saya berharap adanya solusi-solusi terbaik buat masyarakat dan pariwisata NTB di Gili Trawangan,” harapnya usai berdialog dengan Gubernur NTB.

Ia juga mengakui, bahwa respon cepat gubernur untuk mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Gili Trawangan patut dibanggakan. “Saya apresiasi tindakan gubernur. Karena ini yang kami tunggu dari awal, sehingga Pemprov NTB dan masyarakat tidak dirugikan,” katanya.

Baca Juga:  Program Zul-Rohmi Dinilai Luar Biasa

“Apa yang menjadi keluh kesah kami sangat cepat direspon oleh gubernur di media sosial. Baru kemarin kami memberikan komentar di akun Facebook pribadinya dan hari ini langsung diundang hari ini,” imbuh Nurbaya Sari.

Selain Nurbaya Sari, apresiasi serupa juga datang dari Rais yang tak lain juga adalah perwakilan masyarakat Gili Trawangan. Dia mengucapkan terimakasih kepada Gubernur sudah membuka ruang dialog terkait persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat setempat, terutama berkaitan dengan PT GTI.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemmu dengan Pak Gubernur dan mudah-mudahan pertanyaan kami yang sudah 25 tahun yang lalu bisa dicarikan solusinya terkait dengan kontrak PT GTI saat ini,” harapnya.

“Terimakasih pak gubernur sudah merespon cepat permintaan kami di sosial media untuk mendengarkan masukan dan saran dari kami. Sehingga, kami diizinkan untuk berbicara langsung dengan orang nomor satu di NTB,” demikian ucapnya bangga. (red) 

Artikel sebelumyaMulai Memanas, DPRD Geram dengan Sikap Gubernur NTB
Artikel berikutnyaSinyal Berlabuh ke NasDem Menguat