PEMERINTAHAN

Gubernur NTB Dukung Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara

370

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Gubernur NTB, Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalillah, Sekda NTB, Rosiady Sayuti, dan sejumlah Kepala OPD menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Selasa (12/2).

Jajaran BAKN yang dipimpin Andreas Eddy Susetyo, sebagai ketua rombongan diterima Gubernur langsung di Ruang Kerja Gubernur.

Kehadiran Jajaran BAKN itu dalam rangka membangun kerjasama terkait pengelolaan keuangan negara.

Sehingga, dengan pengelolaan yang baik, sesuai peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir kerugian negara.

BAKN juga memiliki tugas untuk menelaah hasil Temuan dari BPK atas kerugian keuangan Negara di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota di Indonesia.

Baca Juga:  Sekretaris Diskominfotik NTB : "Penting Tingkatkan Kapasitas Pranata Humas"

Gubernur menyampaikan dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Sehingga katanya,  kehadiran jajaran BAKN ke NTB tersebut merupakan hal positif,  apalagi setelah NTB dilanda musibah gempa beberapa waktu lalu.

Menurutnya, BAKN merupakan salah satu institusi yang luar biasa. “Parlemen kita akan sangat powerfull kalau BAKNnya maksimal dan optimal,” ungkapnya.

Ia juga meyakini dan merasa optimis, dengan kapasitas anggotanya saat ini, ke depan BAKN dapat lebih baik.

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu berharap, jajaran BAKN sering menyapa daera lain, sekaligus melakukan sosialisasi.

Baca Juga:  Disetujui Jadi Perda, APBD NTB 2024 Ditargetkan Rp6,1 Triliun Lebih

Sehingga, komunikasi dan kerajasama dapat terjalin dengan baik. Ketua BAKN menjelaskan kunjungan ini dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

Yang lebih penting lagi menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga dengan tersosialisasikannya BAKN beserta temuan temuannya itu,  potensi potensi kerugian negara,  bisa kita lihat seberapa persen yang bisa kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Hal lain lanjutnya dengan melihat ke depan, apa yang perlu diperbaiki. Apakah dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau program atau bahkan anggaran itu sendiri.

Baca Juga:  Muhammad Fauzi Pertanyakan Kejelasan Alokasi 50 Persen DBHCHT Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan betul betul optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun katanya, dalam setiap pembahasannya selalu melibatkan kementerian atau lembaga yang ada di pusat.

“Karena kita di BAKN itu salah satunya  memotong sekat sekat antar kementerian, yang selama ini hanya berpikir kementerian masing-masing atau kementerian sentris,” pungkasnya. (NM1)

Artikel sebelumyaWujudkan Visi Misi Husni-Mo’, Kadis Dikbud Harap Guru Dapat Bekerjasama
Artikel berikutnyaPangdam Ajak Media Kawal Proses Rehab Rekon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here