MATARAM — DPRD Provinsi NTB menggelar rapat paripurna, Jum’at siang (8/1) tadi. Ini dalam rangka menetapkan jadwal kegiatan DPRD pada sidang I Tahun 2021.
Tak seperti biasanya, rapat paripurna hari ini hanya dihadiri enam orang anggota ditambah dua pimpinan. Sehingga yang mengikuti paripurna ini berjumlah hanya 8 orang.
Rapat paripurna itu di Pimpin langsung oleh Hj Baiq Isvie Rupaeda selaku Ketua DPRD NTB didampingi H Mori Hanafi-Wakil Ketua DPRD setempat.
Dari 6 anggota, 2 orang lainnya dikesempatan itu juga sempat melakukan interupsi. H Achmad Fuaddi meminta agar jadwal kegiatan DPRD dikoordinasikan dengan Pemda agar ada persiapan pada saat turun lapangan.
“Jangan sampai ketika waktunya perwakilan pemerintah tidak hadir,” kata Politisi Partai Golkar yang kerap disapa Fuad itu dalam interupsinya.
Kemudian, H Abdul Thalib dari Fraksi Partai Gerindra. Ia sempat mempertanyakan terkait kelayakan Rapat Paripurna hari ini. Mengingat, anggota yang hadir sangat sedikit.
“Hanya mengingatkan saja, dengan jumlah kami hanya enam orang ini apakah layak?,” tanyanya pada saat melakukan interupsi.
Menanggapi hal itu, Hj Baiq Isvie Rupaeda selaku pimpinan sidang menjelaskan, bahwa ini merupakan kondisi emergency atau darurat.
Sebab, ada beberapa anggota DPRD NTB diduga terpapar COVID19. Salah satunya adalah pimpinan di Udayana. “Saya kira kita harus pahami kondisi psikologis anggota yang tidak mau ke kantor, dan selalu saya ingatkan untuk selalu mentaati protokol COVID19,” kata Isvie.
“Kita juga sudah melakukan penyemprotan terhadap seluruh ruangan sebanyak tiga kali dan bahkan kita sudah melakukan lockdown dari hari Selasa kemarin,” imbuhnya.
Sontak dalam sidang tersebut, H Achmad Fuaddi juga sempat menjawab pertanyaan dari Thalib. Dikatakannya, bahwa kehadiran 6 anggota sudah mewakili lima fraksi.
“Sudah mewakili, keterwakilan fraksi. Karena sudah lima fraksi yang hadir di sini,” celetuk pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTB tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi yang dicegat oleh wartawan usai rapat paripurna, menegaskan, bahwa para anggota tersebut belum berani hadir secara fisik di kantor utamanya yang usianya di atas 50 tahun.
Meski demikian, yang tidak dapat hadir disediakan rapat secara virtual (online).
“Dari pagi kita sudah sampaikan di dalam WAG (WhatsApp Group) DPR, masih ada beberapa anggota yang istilahnya memang belum berani untuk hadir ke kantor,” ungkapnya.
“Utamanya yang usianya sudah diatas 50 tahun. Akhirnya lewat kebijakan itu, kita sepakati sebagian besar mengikuti ini secara online. Dan melalui WA group sudah kita sepakati bersama,” imbuhnya.
Ditanyai soal regulasi keabsahan hasil rapat, mengingat dengan jumlah atau tingkat kehadiran anggota pada rapat paripurna. Mori Hanafi lantas berpaku pada arahan Akmal Malik dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri saat menghadiri HUT NTB beberapa waktu lalu.
“Waktu itu kan ada datang Pak Akmal yang dari Kementerian waktu HUT NTB justru sarannya, rapat virtual online ini justru dari kemendagri,” katanya.
“Tapi sekali lagi, ini sudah ada kesepakatan antara pimpinan. Karena memang keadaan. Secara umum, kita kan lagi kena COVID. Tapi di DPR ini secara khusus, jadi khusus bin khusus gitu,” tambahnya sembari tersenyum.
Menurut dia rapat paripurna harus tetap terlaksana. Itu mengingat agenda yang harus berjalan, sekalipun ditengah pandemi COVID19. “Agenda DPR itu harus berjalan. Karena banyak agenda yang mau nggak mau harus berjalan,” demikian Mori Hanafi.
Sekedar informasi, berdasarkan daftar hadir yang dihimpun media ini adapun nama sejumlah anggota DPRD NTB yang hadir pada saat rapat paripurna hari ini.
Mereka adalah, H Ruslan Turmudzi dari Fraksi BPNR (Politisi PDIP), H Abdul Thalib Fraksi Gerindra, H. Ahmad Fuaddi Fraksi Golkar, Ismail dan Lalu Riadi dari Fraksi Demokrat serta Jalaludin Fraksi PAN. Ditambah pimpinan sidang Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan Mori Hanafi menjadi hanya 8 orang. (red)
