NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Sebelumnya sejumlah proyek yang dikategorikan mangkrak dipertanyakan oleh Fraksi PPP DPRD NTB. Mengenai hal ini, Pemerintah Provinsi NTB memberikan klarifikasi atas hal tersebut.
Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah menjelaskan pertama, soal terminal haji direncanakan akan dilakukan tukar guling dengan kantor imigrasi guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk mengatasi kemacetan di jalan udayana.
Kemudian, rumah mutiara setelah dipinjam pakai oleh itdc, saat ini sedang dilakukan penjajakan dengan pihak ketiga untuk digunakan sebagai trading house produk perikanan.
Selanjutnya kata Wagub, mengenai rph banyumulek akan dijadikan sebagai science technology industrial park. “Untuk pengembangan kawasan agropolitan alas utan sudah dibuatkan rencana detail tata ruang yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kawasan agropolitan alas utan dimasa yang akan dating,” terang Hj Rohmi.
“Sedangkan, jembatan timbang pototano pengelolaannya dialihkan ke kementerian perhubungan,” demikian hal ini disampaikan Wagub NTB pada momen Rapat Paripurna terkait Jawaban Gubernur NTB atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Provinsi NTB tahun anggaran 2019, Senin 19 November 2018 di Mataram. (NM1)
