PEMERINTAHAN

Inilah 7 Rekomendasi Satgas Lawan COVID-19 DPRD NTB

73

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Belum lama ini, Satuan Tugas (Satgas) Lawan COVID-19 DPRD NTB melakukan kunjungan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Pulau Lombok.

Yakni RSUD Provinsi NTB, RSUD Kota Mataram, RSUD Lombok Barat dan RSUD Lombok Timur. Usai melakukan kunjungan itu, pihak Satgas Lawan COVID-19 DPRD setempat langsung menggelar rapat internal guna membahas lebih lanjut hasil kunjungan tersebut.

Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menerangkan kunjungan yang dilakukan pihaknya itu dalam rangka pengawasan proses penanganan COVID-19 di sejumlah RSUD di Pulau Lombok.

“Jadi kami sampaikan hasil kunjungan ini dalam bentuk rekomendasi yang kemudian menjadi perhatian pemerintah daerah,” terangnya.

Adapun tujuh point yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Sebagaimana diungkapkan Anggota DPRD NTB jebolan Dapil V Sumbawa-KSB itu, bahwa pertama rata-rata RSU mengeluhkan keterbatasan alat pelindung diri (APD), kesulitan akses, dan keterbatasan kapasitas ruangan pelayanan/penanganan pasien COVID-19.

Baca Juga:  Apresiasi Upaya Bang Zul Tuntaskan Berbagai Persoalan

Karena itu, kata dia, diharapkan kepada pemerintah provinsi untuk dapat dengan segera membantu dan memfasilitasi pengadaan APD demi keselamatan para tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya.

“Terutama di RSUP yang menjadi kewenangan provinsi. Karena jumlah pasien yang ditangani lebih banyak dari RS yang lain,” ujar Sambirang di Mataram.

Kedua, lanjut dia, meminta pemerintah untuk memberikan insentif kepada para tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak penanganan COVID-19. Ini mengingat mereka bekerja dengan tingkat resiko lebih berat yang berimplikasi hingga ke keluarga mereka masing-masing.

Ketiga, dalam jangka pendek, pihaknya juga meminta pemerintah memfasilitasi penambahan jumlah bed dan ruang khusus penanganan COVID-19, khususnya ruang isolasi pasien dan ruang istirahat tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya di RSUP.

“Poin keempatnya, dalam jangka panjang, diharapkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pembangunan gedung khusus penanganan pasien COVID-19 di RSUP,” tutur pria yang lerap disapa Ustadz Sambirang ini.

Baca Juga:  Program Zul-Rohmi Dinilai Luar Biasa

Lebih lanjut, adapun poin kelima. Mengingat grafik jumlah pasien yang ditangani di RSU Kota Mataram semakin meningkat, (yang dilayani hampir sama dengan RSUP) sementara ketersediaan dokter spesialis paru hanya 2 orang.

Maka kata dia, untuk optimalisasi pelayanan/penanganan diharapkan kepada pemerintah provinsi memfasilitasi bantuan pinjaman dokter spesialis paru dari RSUP ke RSU Kota Mataram.

“(Poin keenam) Mengingat lonjakan pasien, terutama anak-anak, melonjak juga di Lotim, maka dalam rangka optimalisasi penanganan Covid 19, RSU Lotim mengharapkan kepada pemerintah untuk difasilitasi gedung khusus infection center,” papar Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB tersebut.

Sedangkan untuk point ke tujuhnya, lebih jauh disampaikan Sambirang, yaitu dalam rangka mengurangi beban pelayanan RSUP dan memperpendek jarak akses pasien rujukan dari Lotim, diharapkan kepada pemerintah provinsi untuk memfasilitasi bantuan alkes dan lainnya dalam rangka peningkatan status RSU Lotim dari C ke B.

Baca Juga:  DPRD NTB Setujui Nota Keuangan dan RAPBD-P 2021

“Dengan tujuh rekomandasi ini, kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk di jadikan pehatian dan di tindak lajuti sesuai mekanisme yang ada,” harap Sambirang yang juga Ketua Komisi III DPRD NTB itu.

“Mengenai Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan saya baru dapat info, ternyata kiriman tersebut di alihkan ke moda darat. Karena memang untuk saat ini kita belum mendapatkan jadwal flight ke Mataram. Sekarang sudah on delivery, terakhir info barang tersebut sudah sampai di Surabaya,” demikian ia menambahkan.

Untuk diketahui, usai rapat itu Fraksi Golkar menyerahkan paket Alat Pelindung Diri (APD) yang diserahkan kepada Koordinator Satgas Covid-19 DPRD Provinsi NTB.

Turut hadir dikesempatan itu, antara lainnya, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH Mahalli Fikri dan sejumlah anggota lainnya. (red) 

Artikel sebelumyaJum’at Berbagi Sasar Sejumlah Desa di Sumbawa
Artikel berikutnyaAkses Penyebrangan ke Bali Ditutup