PEMERINTAHAN

Inilah Pemandangan Umum Fraksi Soal Tiga Raperda

51

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Seluruh fraksi di DPRD NTB memberikan pemandangan umumnya pada rapat paripurna, Senin (9/3) kemarin atas tiga buah raperda prakarsa ekesekutif.

Tiga raperda itu raperda tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Kemudian raperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terakhir, raperda tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2011 tentang PT GNE.

Rapat itu dipimpin H Muzihir, didampingi Hj Isvie Rupaeda dan H Mori Hanafi, di hadiri Sekda, HL Gita Ariyadi, Forkompinda serta Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Megawali rapat tersebut, H Muzihir selaku pimpinan sidang mempersilahkan sembilan fraksi untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Yaitu diawali dengan Fraksi Golkar.

Juru bicara Fraksi Golkar, H Ma’ud Adam menyampaikan, saat ini pihaknya fokus ingin menata nusa tenggara barat. Itu mengingat pariwisata dijadikan prioritas oleh pemerintah pusat.

Terlebih adanya pelabuhan gili mas, Lembar Lombok Barat yang perlu jadi konsen untuk pembangunan aksabilitas. Sehingga dari sekarang harus punya studi DED.

Selain menyangkut infrastruktur, Fraksi Golkar juga tekan supaya pemerintah fokus memperhatikan kondisi hutan.

Baca Juga:  Ditempa Musibah Beruntun, Daya Tahan Zul-Rohmi Dinilai Sangat Baik

Ketika hujan, terjadi banjir, musim kemarau masyarakat merasakan kekering, dan sangat minim libatkan masyarakat, kondisi ini harus segera di reboisasi.

“Fraksi Golkar setuju untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat berikutnya,” ungkapnya.

Sedangkan, Juru bicara Fraksi Gerindra, Nauvar Furqony Farinduan menegaskan, selain Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (PT. GNE).

Fraksi Gerindra setuju untuk dilanjutkan pembahasan kecuali menyangkut PT GNE. Fraksi Gerindra minta supaya PT GNE memberikan kajian konfrehensip terkait apa saja yang pernah diperbuat selama ini.

“Berikan laporan kinerja mulai tahun 20015 hingga 2018. Jika tidak bisa, maka kami tidak akan melanjutkan pembahasan,” kata dia.

Senada juga dengan Juru bicara Fraksi PPP, Muhammad Akri. Untuk dua Raperda sangat diterima pihaknya.

Khusus Raperda PT GNE, Fraksi PPP menolak. Karena, pihaknya menilai keberadaan PT GNE terkesan hanya menghabiskan uang daerah.

Selain itu, barang produksi yang dihasilkan tidak ada pilihan warna. PT GNE juga tidak bisa menguntungkan daerah.

Baca Juga:  Program Zul-Rohmi Dinilai Luar Biasa

“Fraksi PPP pertanyakan kualitas Direksi. Jika PT GNE ingin terus berkembang maka perlu dilakukan pembinaan direksi,” tegasnya.

Soal modal dasar PT GNE dari Rp 20 Miliar kemudian usulkan menjadi Rp 80 Miliar, ini memerlukan persetujuan Pemerintah Provinsi.

Namun harus mampu pertahankan keuangan daerah sebagai unsur penyelenggara keuangan daerah.

“Mengenai penambahan modal, harus mendapatkan persetujuan Menkumham berkaitan dengan perusahaan,” ujar dia.

Juru bicara Fraksi PKS, Sambirang Ahmadi menekankan supaya dalam membuat raperda, harus diperhatikan aspek teknik dan prinsip.

Karena, terlalu banyak pasal yang di hapus dan minta cabut beberapa pasal seperti pasal 25 yang ada di raperda tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Raden Soedjono secara tegas menolak usulan penambahan modal PT GNE karena belum melihat hal urgensi terkait modal yang diusulkan, terlebih PT GNE belum mampu tunjukkan kinerja maksimal,

Baca Juga:  Pemprov NTB Siapkan Rapid Tes Gratis

Senada disampaikan Juru Fraksi PKB, H M Jamuhur, juru bicara Fraksi PAN, H Saefudin Zohri , juru bicara Fraksi Nasdem H Bohari Muslim, terakhir juru bicara Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR),
H Junaidi Arif menegaskan sependapat dengan fraksi lain, tidak akan berikan banyak penjelasan, karena pandangan umum itu sudah di akomodir fraksi lain.

Dia hanya menegaskan bahwa PT GNE tidak rinci menyampaikan rumusan pada beberapa pasal, mengenai modal dasar Rp 80 Miliar.

Maka dari itu, Fraksi BPNR minta gubernur berikan laporan rincian kegiatan dan perkembangan PT GNE, serta minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) audit PT GNE karena ada indikasi hanya menampung pegawai yang dekat dengan pemimpin.

“Sarankan untuk audit khusus oleh BPK. Dus Raperda itu kami terima, yang PT GNE kita tolak

Mendengar pandangan umum fraksi-fraksi. Terhadap saran, pendapat dan pertanyaan yang membutuhkan tanggapan, nanti akan disampaikan oleh gubernur pada Rapat paripurna Kamis mendatang. Mendengar jawaban tersebut, rapat paripurna ditutup dan akan dilanjutkan Kamis pekan depan. (red) 

Artikel sebelumyaPenambahan Modal PT GNE Ditolak
Artikel berikutnyaDukung Zero Waste, Bupati Fauzan Launching “Ijo Nol Dedoro”