PEMERINTAHAN

Kejelasan Putus Kontrak Dipertanyakan, Sekda NTB : “Sedang Dalam Tahap Penyelesaian”

38
TGH Mahalli Fikri (kiri) dan HL Gita Ariadi (kanan)

NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB nampaknya terus berpacu dengan waktu. Terutama soal surat resmi pemutusan kontrak yang akan dilayangkan ke PT Gili Trawangan Indah (GTI). Saat ini, segala sesuatunya tengah dipersiapkan.

Kepada wartawan, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Lalu Gita Ariadi mengungkapkan, bahwa semuanya sedang berproses. Bahkan pihaknya telah mengagendakan rapat bersama. Hanya saja, harus tertunda lantaran berbagai hal.

Anggota tim, kata Sekda, banyak yang berhalangan. Ini dikarenakan dengan padatnya agenda tiap anggota. Sehingga rapat yang rencananya digelar pada Kamis (9/9) kemarin pukul 14.00 Wita harus ditunda.

“Tadi ini (siang kemarin) mau rapat jam dua (2), tapi karena banyak anggota tim hari ini yang berhalangan, maka anggota mengusulkan rapat ditunda,” ungkapnya, Kamis (9/9) kemarin usai Rapat Paripurna DPRD NTB.

Baca Juga:  Program Zul-Rohmi Dinilai Luar Biasa

Dalam rapat ini, sambung Sekda, semua akan dibahas dan dikaji. Sehingga dibutuhkan anggota tim harus dapat hadir semua. Karena baginya, jika masih ada anggota yang tidak hadir, maka rapat dinilainya menjadi tidak maksimal.

“Semua hal akan dikaji. Menjadi tidak paripurna rasanya kalau banyak anggota tim yang tidak hadir. Sementara yang ingin kita bahas itu sangat strategis dan konprehensif. Sesegera mungkin kita rapat,” tegasnya.

Untuk jadwal selanjutnya, tegas HL Gita Ariadi, pihaknya akan menunggu informasi lebih lanjut dari Biro Hukum Setda NTB. Mengingat, kata dia, pihaknya harus segera menyelesaikan persoalan ini.

“Draft SK Pemutusan Kontrak sedang dalam tahap penyelesaian. Dan bahan rapat juga sudah disiapkan oleh Biro Hukum. Mungkin nanti malam saya rapat (zoom meeting),” tegas mantan Kepala Dinas PMPTSP NTB ini.

Baca Juga:  Pemprov NTB Siapkan Rapid Tes Gratis

Disisi lain, Sekda juga tak menampik bahwa berbagai pihak juga mempertanyakan soal kejelasan SK pemutusan kontrak tersebut. Bahkan mencuat dipertanyakan oleh pihak DPRD melalui Fraksi Demokrat NTB.

“Tapi memang dipertanyakan juga tadi sama dewan. Ini semua kita sedang berpacu dengan waktu, jadi semua sedang bekerja,” aku Sekda.

Lebih lanjut, Sekda mengatakan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menuntaskan hal ini. Oleh karenanya, ia berharap, dalam waktu dekat ini semuanya sudah terselesaikan. “Finalnya mudah-mudahan sesegera mungkin. Kita ikhtiarkan (tuntas dalam minggu ini),” demikian Sekda NTB.

KEJELASAN PUTUS KONTRAK DIPERTANYAKAN

Baca Juga:  Wagub Minta Pelabuhan Lembar Ditata Baik dan Menarik

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB, TGH Mahalli Fikri juga mengaku, berdasarkan informasi yang didengar pihaknya, sampai saat pihak GTI belum menerima surat secara resmi terkait pemutusan kontrak.

Oleh karenanya, kata Mahalli, melalui rapat paripurna siang kemarin pihaknya mempertanyakan hal tersebut melalui Jubir Fraksi Demokrat H M Rauf. “Apakah pemutusan kontrak kerjasama dengan PT GTI menyangkut lahan 65 hektar di Gili Terawangan benar – benar sudah terjadi dan dilakukan pemerintah daerah serta sudah memenuhi ketentuan hukum yg berlaku?,” tanyanya.

“Jika iya, maka Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi yang tinggi sekaligus meminta agar aset di Gili Terawangan itu dimaksimalkan kemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama yg dilingkar gili,” demikian Mahalli Fikri menambahkan. (red) 

Artikel sebelumyaSejumlah Fraksi Apresiasi Upaya Gubernur NTB Putus Kontrak GTI
Artikel berikutnyaMegawati Dipastikan Sehat Bugar