NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB, Irnadi Kusuma menegaskan bahwa tidak ada istilah ‘Matahari Kembar’ di wilayah kerja Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB. Penegasan ini diutarakannya menanggapi adanya dugaan terjadinya kekacauan birokrasi (Kisruh Birokrasi) di Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB yang sempat mencuat dimedia masa bahkan cukup menarik perhatian public.
“Jadi perlu saya klarifikasi, ada dua hal. Pertama tidak ada istilah ‘Matahari Kembar’ bahwa sampai dengan saat ini hanya ada satu kepala biro yaitu hingga saat ini bahkan detik ini masih saya dan saya yakin disemua OPD itu tidak ada pejabat level yang sama. Jadi termasuk di humas sendiri,” kata Irnadi Kusuma kepada www.nusramedia.com, Rabu 5 Desember 2018 usai melaksanakan Sholat Dzuhur Berjama’ah di Masjid Kantor Gubernur NTB setempat.
“Dan kedua, saya tanggapi bahwa secara tugas pokok fungsi (tupoksi) semua karyawan di biro humas sudah saya bagi habis merata tugasnya tidak ada yang saling serobot. Kalau masalah yang ada melampaui kewenangan, saya tidak tahu dan yang pasti secara tegas saya sudah membagi habis tugas mereka (staf humas). Intinya, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada istilah matahari kembar,” tambah Irnadi menegaskan.
Dikutip dari harian Radar Lombok, salah satu koran terbesar di NTB, ada dugaan tatanan birokrasi di Pemprov NTB mulai rusak, khususnya di jajaran Biro Humas dan Protokol. Najamudin Amy yang merupakan staf biasa di Biro Humas, hanya karena dekat dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, seolah-olah memiliki kuasa. Ia bisa memberi perintah pada Kabag maupun Kasubag dan mengatur ruangan di Biro Humas semaunya.
Radar Lombok menuliskan, Najamudin adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Radar Lombok menuliskan, Najamudin adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Jabatan terakhirnya sebagai Kepala bagian (Kabag) Humas Pemda KSB. Sesuai aturan, Najamudin harus menjadi staf biasa ketika beralih ke Provinsi. Rusaknya tatanan birokrasi tersebut, bukan hanya memicu respon di internal Pemprov NTB. Namun juga menyedot perhatian kalangan masyarakat. (NM1)
