NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA – Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) bersama Bappeda Kabupaten Sumbawa menggelar giat konsultasi. Adapun tema diangkat dalam giat konsultasi yang di langsungkan pada Aula Rapat Kantor Bupati Sumbawa ini, yaitu “Penyusunan Peta Jalan Dukungan Program Kompak Kabupaten Sumbawa”.
Muhammad Wahyudi selaku Fasilitator Kompak Wilayah NTB dalam pengantarnya mengatakan, tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk pemerintah kabupaten dan kompak guna menyepakati isu/permasalahan sector strategis.
Untuk kabupaten Sumbawa, isu strategis yang dipilih yaitu berkaitan dengan PAUD HI dan Adminduk serta menyepakati usulan solusi dalam mengatasi isu strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
Setelah itu kata dia, akan diajukan ke Komite Teknis Program Kompak di Jakarta. “Untuk hasil yang kita inginkan melalui penyusunan peta jalan ini adalah adanya kesepakatan dua sector strategis di tiap kabupaten disertai data pendukung,” tuturnya.
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Sumbawa yang diwakili Kepala Bappeda setempat, H Iskandar mengucapkan terimakasih kepada pihak Kompak yang telah cukup intens berkontribusi untuk Kabupaten Sumbawa, terutama mendukung pencapaian target dibidang pemberdayaan masyarakat.
“Semoga dengan kehadiran kita semua disini dapat memberikan masukan atau ide dalam menemukan inti permasalahan yang kita hadapi,” ucapnya.
“Mengingat perencanaan yang semakin komplek kedepan agar berjalan efektif dan efisien, untuk mencapai itu semua perlu kita buat peta jalan. Karena terkadang tidak terpikirkan oleh kita saat menyusun peta jalan,” tambahnya.
Sekedar informasi, dari hasil konsultasi yang dilaksanakan ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi di tingkat desa. Salah satunya yang dibahas permasalahan dari segi regulasi hingga tahapan implementasi yang kurang jelas, hingga rendahnya masyarakat tentang PAUD HI dan tidak optimalnya mekanisme keuangan kelembagaan PAUD oleh pemilik dan pengurus yang terjadi di Desa Kerato, Kecamatan Plampang dan Sekdis P2KBP3A.
Selain permasalahan di atas, dijumpai juga di Kecamatan Lantung dan Ropang yang menghadapi masalah akses sehingga menyebabkan minimya informasi yang diperoleh dan mengahrapkan perlunya peran kecamatan untuk mendorong peran masyarakat.
Sedangakan untuk Adminduk, ditemui beberapa permasalahan perlunya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Pengaduan Adminduk. Solusi yang diberikan oleh Provinsi adalah merevisi Struktur pelembagaan Disdukcapil dan Advokasi anggaran untuk koordinasi pelayanan adminduk.
Kegiatan ini diikuti oleh Fasilitator KOMPAK Wilayah NTB Muhammad Wahyudi, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Ir. H. Iskandar, Bappeda Provinsi NTB Syamsul Hidayat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Ir. H. Zulkifli, Sekretaris Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Ir. Junaidi, CEC Kompak M. Ridha Makruf, FSC Susana Dewi R, Perwakilan Camat, Kepala Desa, serta perwakilan yang menangani PAUD HI dan Adminduk. (NM3)
