PEMERINTAHAN

LBS Soroti Pelaksanaan Vaksinasi

75

MATARAM — Anggota Komisi V DPRD NTB, H Lalu Budi Suryata mengapresiasi upaya maksimal Pemprov NTB dalam menekan laju penyebaran COVID19.

Ia menilai, kasus penyebaran COVID19 di NTB sudah mampu ditekan secara baik. Hanya saja, ia menyoroti penanganan corona disisi lain.

Yakni, kata Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB tersebut, khususnya soal pelaksanaan vaksinasi.

Sebagai tindak lanjut dari hal itu, HL Budi Suryata mengungkapkan, pihak Komisi V telah melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinkes dan RSUD NTB.

RDP itu kata dia, dilangsungkan beberapa hari lalu. Bahkan melibatkan jajaran Satgas COVID19. “Memang kita atensi kasus penyebarannya dapat dikendalikan,” ujar politisi PDI-P tersebut.

“Hanya saja, secara pribadi saya mendapat gambaran ketidaksiapan Pemprov dalam pelaksanaan vaksinasi,” imbuh wakil rakyat di Udayana asal Dapil Sumbawa-KSB ini.

Pria yang kerap disapa LBS itu menilai selama ini Pemprov melalui lewat Dinas Kesehatan NTB hanya mengambil posisi distributor.

Karena, hanya bisa meneruskan vaksin yang didapatkan dari pusat tanpa menetapkan penerima prioritas dan strategi pelaksanaan ditingkat kabupaten/kota.

Baca Juga:  Pemprov NTB Siapkan Rapid Tes Gratis

“Pemprov mengambil posisi hanya sebagai distributor vaksin yang diterima dari pusat,” kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut.

“Kelihatan tidak ada koordinasi menetapkan prioritas, strategi, dan waktu pelaksanaan dengan kabupaten/kota. Pelaksanaan vaksinasi lebih bersifat sporadis, terbukti dengan kejadian kemarin,” imbuh LBS.

Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provisni NTB itu, program vaksinasi yang terus digencarkan pusat selayaknya diatur Pemprov sesuai skala prioritas.

Terutama, sambung LBS, untuk seluruh tenaga kesehatan. Dimana diketahui bersama, bahwa para tenaga kesehatan merupakan ujung tombak bagi penanganan pasien COVID19.

“Kemudian disusul oleh tenaga pendidik, siswa dan para ibu hamil. Selanjutnya, tentu pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat,” tegasnya.

“Terutama yang rentan tertular COVID19. Seperti lansia, pedagang dan pekerja. Ini harus dipastikan untuk sesegera mungkin mendapatkan vaksinasi,” tegas Budi Suryata.

Oleh karenanya, dia meminta informasi terkait vaksin dibuka seluas-luasnya. Pemerintah harus memastikan alur prioritas dan kepastian waktu sampai kapan masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi.

Baca Juga:  Ditempa Musibah Beruntun, Daya Tahan Zul-Rohmi Dinilai Sangat Baik

Apalagi dari catatannya, hingga 24 Agustus lalu, justru realisasi vaksinasi di NTB hanya mencapai kisaran 16,50 persen. Rendahnya capaian ini, menurut LBS, dipicu droping vaksin dari pemerintah pusat sangat lamban.

“Disini, kami dorong percepatan realisasi droping vaksin itu. Bila perlu, jika masyarakat atau kelompok masyarakat menghendaki menggelar kegiatan vaksinasi massal,” ujarnya.

“Agar bisa diatensi dan dipermudah oleh Pemprov, sehingga membantu realisasi serapan vaksinasi bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat kedepannya,” tambah LBS lagi.

Dikesempatan ini pula, ia mendesak Pemprov NTB agar serius menangani COVID19. Terlebih setelah adanya anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 926 miliar.

Yakni hasil dari pemfokusan dan pengalokasian ulang APBD pada anggaran refocusing tahun 2020. Bahkan, juga berlanjut di APBD Murni tahun 2021.

“Mendesak keseriusan Pemprov untuk menangani pandemi COVID19. Jangan sampai anggaran yang digelontorkan menguap,” desaknya.

“Seharusnya 2021 refocusing anggaran bisa dititikberatkan pada penguatan ekonomi mikro. Menekan angka pengangguran terbuka yang dapat membantu ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi,” tambahnya.

Baca Juga:  Program Zul-Rohmi Dinilai Luar Biasa

Diketahui, anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 926 miliar, hasil dari pemfokusan dan pengalokasian ulang APBD pada anggaran refocusing tahun 2020.

Bahkan juga berlanjut di APBD Murni tahun 2021. Sejauh ini, difokuskan paling besar anggarannya, yaitu 50 persen anggaran telah dialokasikan untuk belanja kesehatan.

Kemudian 30 persen untuk stimulus ekonomi dan sisanya untuk pengadaan paket JPS. Pada tahap pertama di bulan Mei lalu, anggaran yang sudah dihabiskan pemerintah untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 25 miliar.

Dalam rincian anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk penanganan pasien positif COVID19. Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk penambahan ruang isolasi.

Kemudian, insentif tenaga kesehatan, dan rumah sakit darurat COVID19 di Asrama Haji NTB. Sementara untuk anggaran JPS Gemilang tahap I berupa pengadaan paket bantuan kepada 105 ribu kepala keluarga (KK), Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26,2 miliar. (red) 

Artikel sebelumyaPetani Menjerit, Johan Pertanyakan Kebijakan Pemerintah
Artikel berikutnyaApron Bandara Lombok Siap Tampung Belasan Pesawat