PEMERINTAHAN

Lewat Batas Waktu, Dewan Minta Rekanan Puskesmas Ropang Diputus Kontrak

149

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Setelah sebelumnya Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa sempat turun melakukan kroscek langsung di Puskesmas Kecamatan Ropang. Kini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Naziruddin hearing dilakukan guna membahas sisa waktu dan progress pekerjaannya, di Gedung DPRD Sumbawa, kemarin.

Hearing tersebut juga melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Inspektorat, Kabag Pembangunan Setda Sumbawa serta Anggota Komisi 3 dan 4 DPRD Sumbawa.

Kepada wartawan, Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Naziruddin menegaskan ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihaknya dalam hearing tersebut. Diantaranya, jika dalam waktu yang sudah ditentukan yaitu hingga tanggal 20 Februari 2020 rekanan belum juga dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka dinas terkait harus segera memutuskan kontrak kerja. Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga diminta untuk melakukan audit.

Baca Juga:  Pemprov NTB Akuisisi Saham GNE Sepenuhnya

“Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat di selesaikan, maka dinas terkait segera memutuskan kontraknya,” tegas Nanang akrab Politi PKS ini disapa.

Nanang menjelaskan, jika nantinya pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan sudah dilakukan putus kontrak. Maka tender ulang segera dilakukan, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditambahkannya, hal ini harus disikapi karena sangat berhubungan dengan persoalan penanganan kesehatan masyarakat di Kecamatan setempat.

“Hal ini harus kita segera sikapi, karena berhubungan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di kecamatan setempat. Juga untuk memberi ketegasan kepada rekanan atau kontraktor yang bersangkutan atau yang lainnya agar tidak bermain-main ketika melaksanakan pekerjaan di Sumbawa,” tukasnya. (red) 

Baca Juga:  Apresiasi Upaya Bang Zul Tuntaskan Berbagai Persoalan
Artikel sebelumyaPuskesmas Ropang Belum Tuntas
Artikel berikutnyaNovi di PKB kan? DPP PKB Terbitkan Rekomendasi untuk Lima Daerah