NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Meski progres percepatan Rehab/Rekon Rumah Rusak Korban Gempa di NTB terus membaik.
Namun, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT, tak berpuas diri.
Tidak main-main, Kamis (7/2), HM Rum secara marathon menjalankan rangkaian kegiatan penting sejak pagi hingga petang.
Pukul 08.30 Wita, ratusan Fasilitator terlihat telah memadati halaman Posko Terpadu Rehab/Rekon BPBD-TNI, di Jalan Catur Warga, Mataram.
Untuk menerima pembagian atribut. Pembagian atribut sendiri, secara simbolis dilakukan langsung oleh HM Rum.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh HM Rum untuk memberikan pengarahan pada para fasilitator lapangan.
“Ini adalah atribut tahap pertama. Yang terdiri dari tas ransel berwarna orange-hitam, satu rim kertas, meteran, penggaris, buku agenda, pulpen, dan pensil. Akan segera menyusul baju rompi untuk Fasilitator. Saya berharap, ini bukan hanya sebagai identitas diri semata, tapi juga dapat meningkatkan motivasi kerja. Terlebih di tas ini tertulis “Fasilitator BNPB”. Jadi mohon dijaga marwah BNPB dan BPBD,” terang HM Rum.
Terkait dengan Gaji fasilitator. HM Rum memastikan bahwa Fasilitator akan menerima haknya setiap masa satu bulan kerja.
Dimana para fasilitator mulai kerja pertama kali pada tanggal 15 Januari 2019. Namun untuk honor komunikasi, transportasi dan lainnya, sebesar Rp 450 ribu, mulai ditransfer hari ini.
“Kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk membayar gaji secara tepat waktu. Yakni setiap tanggal 15 bulan berjalan. Jadi tepat satu bulan sejak masa pelepasan oleh Pak Gubernur NTB. Gaji Fasilitator Rp 3 jt. Jadi tidak ada istilah fasilitator mundur gara-gara gaji tidak jelas. Karena Gajinya jelas dan transparan,” ujar HM Rum disambut tepuk tangan para Fasilitator.
Dirinya mengingatkan pada agar fasilitator lebih memahami Tupoksi, Juknis, serta alur kerjanya.
Karena target menuntaskan proses rehab/rekon atas 144.022 rumah rusak ringan dan rusak berat, dalam tiga bulan bukan hal yang mudah.
“Namun menuntaskan proses rehab/rekon dalam dua bulan ke depan, juga bukan hal yang mustahil. Asalkan rekan-rekan, mau berkonsultasi jika ada kendala di lapangan. Progres kita secara umum sudah baik. Namun, masih ada sedikit kelompok fasilitator yang masih stagnan angka kinerjanya. Ingat lho ya, gaji juga hanya bisa cair jika Saudara-saudara telah target kerja dan menyelesaikan laporannya,” terangnya.
Usai memberikan pengarahan dan pembagian atribut, HM Rum langsung menggelar konferensi pers.
Dihadiri oleh wartawan lokal dan regional. Dalam suasana hangat tersebut, HM Rum meminta kerjasama dan dukungan para kuli tinta itu. Guna mensukseskan proses Rehab/Rekon NTB.
“Rekan-rekan wartawan sangat menentukan dalam mempercepat proses Rehab/Rekon ini. Karena itu kami mohon bantuan pada Bapak/Ibu sekalian, untuk bisa memberikan informasi positif dan berimbang. Jangan lupa konfirmasi ke kami untuk keseimbangan berita,” pinta HM Rum yang didampingi Ketua Tim Pengendali Kegiatan (TPK) BPBD, Dr. H. Ibrahim, Wakil Ketua TPK BPBD, Hadi Santoso,ST, MM, dan Pejabat Korem.
Usai konferensi pers, HM Rum juga mengeluarkan surat bernomor 360/152/BPBD.NTB/II/2019 tentang penyederhanaan tahapan pencairan Bantuan Stimulan Rumah Rusak sedang, yang ditujukan pada Kalak BPBD Kota/KabupatenTerdampak.
Yang intinya meminta untuk mempermudah proses pencairan dana yang sebelumnya dua tahap (80% dan 20%) menjadi satu kali, langsung 100%.
“Saya juga telah mengeluarkan surat bernomor 360/155/BPBD.NTB/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang instruksi pada Kalak BPBD Kota/Kabupaten Terdampak, untuk tidak mengeluarkan/membuat mekanisme tambahan/baru yang justru berpeluang menghambat proses percepatan Rehab/Rekon,” imbuh HM Rum.
Tak berselang lama, HM Rum langsung meluncur ke Lombok Barat. Begitu mendengar adanya hambatan komunikasi antar instansi yang ada di posko Layanan Satu Pintu yang dipusatkan di Gedung Budaya, Kecamata Narmada, Lombok Barat.
“Sampai di Narmada, kami langsung menggelar rapat koordinasi dengan Kalak BPBD Lombok Timur, Pihak BRI, Korwil, dan jajaran Kodim 1606 Lombok Barat, fasilitator, serta perwakilan Pokmas. Untuk bersinergi. Karena proses percepatan Rehab/Rekon tidak mungkin bisa dicapai sesuai dengan target waktu. Tanpa kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah tanpa harus melupakan akuntabilitas,” jelas HM Rum.
Suasana rakor yang sebelumnya banyak muncul berbagai perdebatan yang disebabkan perbedaan pemahaman dalam prosedur pencairan. Namun berkat semangat semua pihak dan arahan langsung HM Rum, kesepakatan dan titik-titik solusi dapat dicapai. (NM1)
