NUSRAMEDIA.COM, YOGYAKARTA — Situasi dan kondisi Nusa Tenggara Barat pasca gempa terus membaik secara perlahan. Kendati demikian, bukan berarti semua persoalan telah tertuntaskan. Saat ini tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi terus digeber.
Agar lebih maksimal dan memiliki formulasi atau langkah jitu, dalam rangka ‘Pres Trip’ Pemerintah Provinsi NTB bersama pihak DPRD NTB serta melibatkan media/para wartawan bertolak ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa 27 November 2018.
Adapun sasaran yang dituju para rombongan, yaitu Pemprov DIY. Rombongan tak lain bertujuan untuk belajar ke daerah tersebut terutama soal penanganan gempa dan pariwisata.
Bukan tanpa alasan, rombongan ke DIY karena daerah ini merupakan salah satu daerah yang pernah dilanda gempa pada tahun 2006 silam dan mampu bangkit lebih cepat.
Nampaknya, perjalanan rombongan dari NTB tidak sia-sia. Karena dalam giat silahturahmi sekaligus tukar pikir ini membuahkan hasil dalam menyikapi persoalan penanganan pasca gempa untuk bangkit.
Setelah disambut begitu hangat, tanpa menunggu waktu lama, Sekda DIY yang diwakili oleh Karo Umum dan Setda Pemprov DIY, Harianto mengungkapkan proses penanganan pasca gempa sangatlah sederhana.
Salah satu contoh kata dia di Bantul. Wilayah Bantul merupakan salah satu daerah atau wilayah terdampak parah saat itu usai dilanda gempa pasa tahun 2006 silam dengan guncangan cukup hebat.
“Seperti di Bantul, berdasarkan pengalaman kami persoalan ini (pasca gempa) yaitu melibatkan semua pihak sambil diarahkan dengan instruksi pemerintah,” ujar Harianto dihadapan rombongan asal NTB.
Melibatkan semua pihak terutama masyarakat menjadi pondasi sekaligus penggebrak dalam melakukan percepatan pembangunan pasca gempa.
Diwadahi melalui kelompok masyarakat (pokmas), masyarakat diberikan ruang untuk melakukan rembuk dan gotong rotong. Karena tiap wilayah memiliki masalah berbeda.
“Kami (Pemprov DIY) melakukannya dengan sederhana sekali yaitu melibatkan masyarakat (Pokmas). Mereka diberikan ruang untuk berkonsultasi, karena mereka dianggap lebih mengetahui persis sikon di lapangan,” kata Karo Harianto.
“Intinya gotong royong dan musyawarah, yaitu kebersamaan dengan mengedepankan kearifan lokal tanpa harus ada gesekan- gesekan ditengah masyarakat dalam situasi dan kondisi prihatin saat itu,” tambah Harianto sembari menerangkan bahwa dalam masa tersebut warga miskin menjadi prioritas untuk dibangunkan hunian sementara hingga hunian tetap (Huntara/Huntap).
Sekedar informasi, saat itu warga DIY yang terdampak gempa mendapatkan bantuan berupa uang yang diberikan dari pemerintah, khususnya bagi warga yang mengalami kerusakan rumahnya.
Untuk rusak ringan, warga diberikan uang senilai Rp 1 juta. Kemudian kerusakan sedang Rp 5 juta dan kerusakan berat Rp 15 juta. Pada dasarnya bantuan yang diberikan itu sifatnta bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami warga tanpa ada kecemburuan terkair porsi bantuan.
Sementara itu, H MNS Kasdiono selaku Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB menyambut baik atas saran maupun solusi yang dilontarkan pihak Pemprov DIY dalam mengatasi persoalan pasca gempa saat itu.
Hal ini kata dia, sangat bagus dan perlu diterapkan oleh NTB sebagai langkah jitu. Terlebih pada masa tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini.
Pria yang akrab disapa Haji Kas ini mengagumi pola khusus yang diterapkan Pemprov DIY. Yakni melakukan segala hal secara kompak dengan mengedepankan kearifan lokal.
“Sangat setuju ya, karena melibatkan semua pihak. Menariknya lagi dan kami harap dapat diterapkan juga khususnya di NTB (kompak mengedepankan kearifan lokal),” ujarnya.
“Sehingga tidak perlu ada gesekan-gesekan ditengah masyarakat kita, terutama disituasi kondisi seperti saat ini di daerah kita (NTB),” demikian Haji Kasdiono menambahkan didampingi Kabag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB, Lalu Ismunandar serta Ketua Forum Jurnalis Parlemen, Fahrul Mustofa. (*)
