PEMERINTAHAN

Pendapatan NTB Ditargetkan Naik 4,86 Persen

41

MATARAM — Pendapatan daerah pada APBD Perubahan tahun 2021 ini ditargetkan naik sebesar Rp 5,47 triliun. Jika berkaca pada APBD sebelumnya, maka pendapatan daerah mengalami kenaikan Rp 266 miliar lebih.

“Jika dikalkulasikan, maka kenaikan pendapatan kita naik sebesar 4,86 persen bila dibandingkan APBD Murni 2021 sebesar 5,47 triliun lebih,” kata Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah.

Hal itu ditegaskan Wagub tepat pada Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda Penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa petang (7/9) kemarin.

Menurut Wagub, dari perhitungan antara TAPD Pemprov NTB dan Banggar DPRD setempat, target pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 2,25 triliun lebih atau naik Rp 303,94 miliar.

Jumlah ini setara dengan 15,55 persen dari PAD PADA APBD murnj yang mencapai Rp 1,95 Triliun lebih. “Kenaikan ini terjadi pada pos pendapatan pajak daerah sebesar 7,64 persen. Selanjutnya, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 58,59 persen,” kata Wagub.

Baca Juga:  Program Zul-Rohmi Dinilai Luar Biasa

Hj Rohmi mengaku, pada pendapatan transfer sebesar 3,42 triliun lebih. Jumlah itu mengalami penurunan Rp 37,91 miliar lebih atau setara dengan minus 1,09 persen dari pendapatan transfer di APBD Murni tahun anggaran 2021. Yakni, sebesar Rp 3,46 triliun lebih.

“Untuk pendapatan transfer antar daerah sebesar 1,74 miliar lebih. Itu meningkat sebesar Rp 80, 8 juta lebih atau setara dengan 4,86 persen dari Rp 1,66 miliar lebih di APBD murni tahun 2021,” jelasnya

Terkait belanja daerah. Wagub merincikan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5,52 triliun lebih, mengalami peningkatan pada RAPBD-P 2021 sebesar 15,4 persen.

Baca Juga:  Satgas Aset Pemprov NTB Mulai Lakukan Pendataan di Gili Trawangan

Sehingga belanja daerah menjadi Rp6,38 triliun lebih, termasuk di dalamnya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Sementara, untuk pembiayaan daerah tahun anggaran 2021. Pada APBD tahun anggaran 2021, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp65 miliar, mengalami peningkatan pada RAPBD-P 2021 sebesar 892,85 persen menjadi Rp645,3 miliar lebih.

Akibat adanya penerimaan pinjaman daerah. “Selanjutnya, pada APBD tahun anggaran 2021 pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp10 miliar, berkurang 50 persen pada RAPBD-P 2021 sebesar Rp5 miliar,” kata Wagub.

Ia menuturkan, dalam RAPBD-P 2021, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp5,73 triliun. Sedangkan belanja daerah membengkak menjadi Rp6,38 triliun.

Hal ini dipicu, saat penyusunan dan pembahasan perubahan KUA PPAS 2021 telah dilakukan antara eksekutif dan legislatif secara maraton dan penuh dinamika.

Baca Juga:  Pemprov NTB Siapkan Rapid Tes Gratis

Mengingat, saat ini, masih dalam kondisi pandemi, sehingga sangat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembagunan yang sedang dilaksanakan di NTB sebagai salah satu provinsi yang terdampak pandemi COVID19.

“Jadi, salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pendemi COVID19, yakni melalui program pemulihan ekonomi daerah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pemerintah daerah, yang bersumber dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

“Sebagai tindaklanjut PP No 23 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara, untuk penanganan pandemi COVID19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan,” demikian Wagub menambahkan. (*)

Artikel sebelumyaSurat Putus Kontrak Segera Dilayangkan Pemprov ke GTI
Artikel berikutnyaPemerintah Didesak Buka Pengiriman PMI ke Malaysia