PEMERINTAHAN

Pertanggungjawaban APBD NTB 2020 Disetujui Jadi Perda

50

MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik dan mengapresiasi keputusan DPRD Provinsi NTB untuk menetapkan Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD NTB Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah.

Pesan tersebut dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah saat menyampaikan Pendapat Akhir Gubernur NTB, pada Rapat Paripurna Ke-4 DPRD NTB Masa Persidangan II Tahun 2021.

“Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini, antara Legislatif dan Eksekutif, terlebih kepada Ketua dan Anggota Banggar,” kata Ummi Raohmi sapaan Wagub, Jum’at (25/6) kemarin di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB.

Hal ini menunjukan semangat kemajuan yang kuat dari Legislatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:  Satgas Aset Pemprov NTB Mulai Lakukan Pendataan di Gili Trawangan

Adapun terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan legislatif sebagai bahan evaluasi untuk eksekutif, Pemprov NTB dengan sungguh dapat memahami dan menerimanya.

“Kesemuanya tentu sangat berarti dan akan menjadi perhatian sungguh-sungguh kami dan seluruh jajaran eksekutif untuk ditindaklanjuti, demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi ke depannya,” ucap Ummi Rohmi.

Pemerintah Provinsi NTB berharap dukungan dan kerjasama pihak Legislatif untuk terus mengawal pelaksanaan APBD agar dapat berjalan efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Sehingga jalannya roda pemerintahan dan pembangunan dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

“Kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut di masa yang akan mendatang, untuk menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas, bagi daya dukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di NTB,” tutup Wagub.

Baca Juga:  Program Zul-Rohmi Dinilai Luar Biasa

Sementara itu, dalam Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasannya Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 yang di bacakan Naufar Furqony Farinduan menyampaikan beberapa catatan-catatan penting untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

“Sehingga lembaga eksekutif dapat lebih serius menindaklanjuti dan memperbaiki catatan-catatan ini kedepan,” terangnya.

Misalnya pada bidang pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia. Diminta, Pemprov NTB menuntaskan kasus-kasus untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan PAD.

Menindaklanjutitemuan BPK yang berada diseluruh OPD, agar dilakukan pembinaan sehingga kedepan temuan-temuan dapat berkurang hahkan diharapkan menjadi zero temuan.

Baca Juga:  Pemprov NTB Siapkan Rapid Tes Gratis

Begitupun bidang lain seperti bidang perekonomian , bidang keuangan dan perbankan, bidang infrastruktur dan lingkungan hidup dan bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan perempuan.

Secara khusus juga pihak Banggar memberi apresiasi terhadap OPD mitra kerja Komisi V yang meliputi Ketenagakerjaan & Transmigrasi, Pendidikan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Museum dan Cagar Budaya, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan.

Ini dikarenakan realisasi anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai baik akan realisasi keuangan dan fisik, rata-rata mencapai diatas 99-100 persen. Dalam rapat paripurna itu, juga turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD lingkup Pemrov NTB Tokoh masyarakat, agama dan insan pers. (red) 

Artikel sebelumya99 Desa Wisata Terobosan Pulihkan Ekonomi
Artikel berikutnyaAbdul Hadi dan Ummi Nurul Adha Siap Bertarung di Pilkada 2024