PEMERINTAHAN

Proses Rehab Rekon Terus Dimantapkan!

344

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Percepatan pembangunan rehab rekon terutama bagi warga yang terdampak akibat gempa dan harus kehilangan rumah terus diupayakan fokus oleh pemerintah.  

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada penambahan fasilitator dan pasukan zeni kostrad (TNI/Polri) dalam membantu rehab rekons di NTB.

Terlebih kata dia, sebanyak 500 orang anggota babinsa dan 500 babinkamtibmas telah selesai melaksanakan diklat.

Total keseluruhan fasilitator saat ini mencapai 3.600 orang. Selain itu, akan ada penambahan personel pada minggu ketiga Februari ini.

“Insya Allah, akan datang di minggu ketiga bulan februari ini juga,” kata Danrem kepada awak media, usai menggelar rapat sinergitas pelaporan perbaikan rumah bencana gempa bumi, Jum’at 8 Februari kemarin.

Baca Juga:  Sekretaris Diskominfotik NTB : "Penting Tingkatkan Kapasitas Pranata Humas"

Adapun upaya lain yang menjadi fokus dilakukan oleh pihak terkait secara bersama-sama. Yakni kata Danrem, sedang diprioritaskan pencairan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang.

Sementara rumah rusak berat masih kata Ahmad Rizal, dana yang mencapai Rp 50 juta telah ditransfer 50 persen.

“Akan ada perkembangan lagi, sekitar 30 persen dan terakhir sebanyak 20 persen,” ucapnya.

“Apabila sudah ada kesepatan dengan penandatanganan perjanjian SPK, material tidak datang selama 2 hari, maka aplikator akan didatangi oleh Kapolsek bersama Danramil atau dari Fasilitator TNI/Polri,” tambahnya lagi.

Menurutnya, setelah barang tiba di lokasi pembangunan, ada tim ceker dari PUPR, TNI Polri untuk mengecek material yang sudah ada.

Baca Juga:  Kanwil Kemenkumham NTB Kroscek Sejumlah Kantor Notaris di KSB

“Kalau material tidak sesuai dengan perjanjian maka akan dikembalikan,” demikian Danrem.

Sementara Direktur Penanganan Pengunsi BNPB RI Tavip Joko P menyampaikan bahwa pihaknya telah sepakat membuat laporan satu pintu di Posko BNPB bersama TNI/Polri. “Sudah kita sepakati bersama,” tuturnya.

Agar pekerjaan atau proses rehab rekons bisa berjalan lebih cepat, diperlukan adanya pengendalian.

Selain itu pula kata Joko, diharapkan ada jaminan bagi pengusaha atau aplikator untuk penerimaan dana setelah uang berada di pokmas.

“Khusus untuk rumah yang rusak berat pada saat pencairan dana agar dikendalikan dan diketahui fasilitator dan PPK,” tegasnya.

Baca Juga:  Pemprov NTB Anggarkan Rp57 Miliar Untuk Revitalisasi Islamic Center dan Kantor Gubernur

“Bagi aplikator atau pengusaha yang sudah melakukan perjanjian agar membuat rekening di Bank BRI sesuai wilayah atau lokasi penanganan rehab rekon. Sehingga bisa dikontrol penggunaan dana sesuai dengan rencana kebutuhan,” demikian Joko menambahkan.

Untuk diketahui, Jum’at kemarin telah dilaksanakan rapat koordinasi sinergitas. Dikesempatan itu, turut pula dihadiri langsung oleh Danrem 162/WB, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI, Kepala pelaksana BNPB NTB, Perwakilan BPKP.

Tak hanya itu, terlihat pula Perwakilan Kementerian PUPR RI, Direktur Penanganan Pengungsi, Dinas Perkim dan para Pelaksana di Kabupaten/Kota terdampak, perwakilan Bank BRI yang terdampak gempa dengan di Ball Room Hotel Lombok Raya, Mataram. (NM1)

Artikel sebelumyaPanglina Elang Merah Siap Menangkan HBK
Artikel berikutnyaKementrian ESDM Resmikan PJUTS di KLU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here