PEMERINTAHAN

PT GTI Somasi Pemprov NTB

33

NUSRAMEDIA.COM — Sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang melakukan pemutusan kontrak pengelolaan lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Lombok Utara nampaknya akan berbuntut panjang.

Pasalnya, PT Gili Trawangan Indah (GTI) telah melayangkan surat teguran atau somasi terhadap calon tergugat pada proses hukum.

Somasi ini bentuk memberikan kesempatan kepada Pemprov selaku calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Ruslan Abdul Gani yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya prihal somasi ini. Dimana surat tersebut masuk pada 6 Oktober 2021.

Baca Juga:  Fraksi PKB Minta Pemprov NTB Siapkan Isolasi Terpusat

Meski demikian, Karo Hukum menyatakan, bahwa somasi tersebut bersifat biasa. “Somasi itu kaitan pokok-pokok Addendum. Padahal kami sudah diskusikan dengan pihak PT GTI,” ujarnya, Kamis (7/10) kemarin.

Terkait dengan hal ini, menurut dia, Pemprov NTB telah menunjukan etikat baik. Bahkan telah mengajak pihak GTI untuk duduk bersama. Hanya saja, tidak pernah mau menghadiri. “Tapi PT GTI tidak pernah mau hadir. Begitu halnya saat difasilitasi oleh Tim Satgas,” katanya.

Dijelaskan Ruslan Abdul Gani, mengenai pokok-pokok addendum itu jelas berbeda dengan yang dimiliki PT GTI. Sehingga analisa dalam pokok addendum itu berbeda menurut PT GTI.

Baca Juga:  Pemkab Sumbawa Siapkan Skema Tangani Jalan Osap Sio

Pemprov NTB pun mempersilahkan kepada pihak PT GTI untuk menggugat di pengadilan. “Kami yakin pokok-pokok addendum itu bisa saja berbeda. Tergantung dari analisa masing-masing. Nah, kalau PT GTI tidak menerima, silahkan saja gugat,” kata Karo Hukum.

Terkait dengan langkah Pemprov NTB, dikatakan Ruslan Abdul Gani, tinggal menyiapkan tafsiran saja. Jika nanti versi PT GTI beda, tinggal sama-sama dilakukan pengujian di Pengadilan.

Oleh karenanya, kembali ditegaskan Karo Hukum bahwa somasi adalah hal yang biasa. Bahkan ia menegaskan, hal itu tidak akan mengganggu proses kerja Satgas. “Somasi hal biasa, tidak akan menganggu tim satgas,” tegasnya.

Baca Juga:  Bimtek Monitoring Isu Publik

Lebih lanjut dikatakan Karo Hukum, somasi itu bisa dijawab, bisa juga tidak. Kalau puas dengan somasinya, bisa gugat ke pengadilan. “Kita sama-sama paham isi pokok addendum itu,” ujarnya.

Apabila PT GTI tidak puas dengan langkah yang diambil Pemprov NTB terkait pemutusan kontrak tersrbut, maka dipersilahkan untuk melakukan gugatan. “Yang disomasi Pemprov, bukan gubernur. Karena bicara lembaga,” demikian Ruslan Abdul Gani. (red) 

Artikel sebelumyaDistanbun NTB Pastikan Mesin Irigasi Tetes Berfungsi Normal
Artikel berikutnyaSatgas Vaksin NTB Intensifkan Vaksinasi Massal