PEMERINTAHAN

Satgas Aset Pemprov NTB Mulai Lakukan Pendataan di Gili Trawangan

61
Kepala Dinsos NTB sekaligus Ketua Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, H Ahsanul Khalik.

NUSRAMEDIA.COM — Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tak lain adalah bentukan Pemprov NTB menggelar pertemuan dengan masyarakat dan pengusaha di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara pada Jum’at (24/9) lalu.

Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, H Ahsanul Khalik yang juga merupakan Ketua Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan. Ahsanul Khalik yang dikonfirmasi media ini Minggu siang (26/9) tadi, membenarkan adanya pertemuan tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa AKA ini, selain melakukan pertemuan, melalui kesempatan itu pihaknya bersama Bidang dan idientifikasi Satgas melakukan pendataan terhadap masyarakat dan pengusaha yang berada di destinasi unggulan pariwisata NTB itu.

Dilakukannya hal itu, dinilai AKA menjadi penting. Dengan harapan, agar terjadinya kebermanfaatan di Gili Trawangan. Terlebih, masih kata dia, pasca pemutusan kontrak produksi dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) diatas areal seluas 65 hektar, Gubernur NTB menghendaki agar warga Gili Trawangan dapat menjadi tuan di daerahnya sendiri.

Baca Juga:  Kabupaten Sumbawa Akan Terapkan "Simon Pajak Online"

“Jadi upaya atau ikhtiar yang dilakukan ini agar ada kemanfaatan di Gili Trawangan menjadi destinasi wisata dunia melalui kerjasama dengan masyarakat. Tentunya, bisa menjadi angin segar bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat,” kata mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB ini.

Pada pertemuan yang dihadiri Kepala Kesbang Poldagri, BPKAD, Biro Hukum dan Satpol PP NTB itu, umumnya masyarakat terlihat bersuka cita mendukung proses pendataan yang dilakukan Tim Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan Pemprov NTB.

Bahkan, para tokoh agama, tokoh masyarakat di Gili Trawangan dengan animo tinggi, mereka mencari langsung para warga yang masih berdiam diri di rumah mereka dan tempat usahanya untuk bisa mendatangi lokasi pendataan.

Baca Juga:  Kepala Perwakilan BPK NTB Berganti

“Makanya, kita bersyukur proses pendataanya pun berjalan lancar. Disitu, kami lihat langsung, masyarakat membantu dan bekerjasama dengan pengusaha Gili Trawangan untuk menyukseskan program itu,” kata AKA.

“Semoga kerjasama yang harmonis antara Pemda NTB dan masyarakat Gili Trawangan, semakin membuat masyarakat setempat kian maju dan sukses di masa depan,” tambah pria yang juga pernah menjadi Penjabat Bupati Lombok Timur ini.

Setelah tim identifikasi dan inventarisasi aset rampung, lebih lanjut diterangkannya, maka selanjutnya Satgas melalui BPKAD akan meminta Tim Independent untuk melakukan taksiran harga aset sebagai dasar penentuan seberapa besar kontribusi yang akan masuk sebagai pendapatan daerah nantinya.

Baca Juga:  Wagub Paparkan Inovasi dan Kolaborasi Hadapi Pandemi di NTB

“Dan untuk pola kerjasama Pemrov NTB dengan masyarakat/pengusaha di Gili Trawangan akan dilakukan kajian secara komprehensif oleh Tim pada Bidang Hukum dan Kerjasama, yang juga akan mengkaji hasil taksiran besaran kontribusi yang dihasilkan oleh DJKN,” ungkapnya.

“Tetapi perlu diingat kerja kita ini akan bergantung juga pada langkah apa yang akan diambil oleh PT GTI pasca diberikan Surat Keputusan Satgas Percepatan Investasi yang merupakan bentukan Presiden RI dan Keputusan Gubernur NTB terkait pemutusan kontrak. Kalau PT GTI melakukan gugatan TUN maka Pemprov sudah siap menghadapinya dan Satgas Percepatan Investasi yang ada di bawah koordinasi Menteri Investasi Kepala BKPM juga akan membackup Pemprov secara total,” demikian Ahsanul Khalik. (red) 

Artikel sebelumyaBesok, Pengurus DPW dan DPD PAN se-NTB Dilantik
Artikel berikutnyaGerindra Siapkan Pendampingan Hukum untuk Wabup Danny