PEMERINTAHAN

Sejumlah Fraksi Apresiasi Upaya Gubernur NTB Putus Kontrak GTI

48

NUSRAMEDIA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Paripurna, Kamis (9/9) kemarin. Adapun agenda kali ini, yaitu Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD T.A 2021.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir didampingi Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi. Turut pula hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Lalu Gita Ariadi, Forkopimda NTB serta tamu undangan lainnya.

Dari sembilan (9) fraksi yang ada, empat lainnya memilih menyerahkan langsung pemandangannya ke pimpinan sidang. Empat fraksi ini meliputi, PKS, BPNR, PAN dan Golkar. Sedangkan lima fraksi lainnya memilih membacakan terlebih dulu kemudian menyerahkan pemandangan umumnya.

Lima fraksi ini adalah Gerindra, PKB, PPP, Demokrat dan NasDem. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan setuju RAPBD 2021 dibahas lebih lanjut. “Insya Allah, jawaban (selanjutnya) akan disampaikan pada Jum’at tanggal 10 September 2021 (hari ini),” demikian Muzihir menutup rapat paripurna DPRD NTB ini.

Tak lupa sejumlah fraksi memberikan apresiasi atas upaya Pemprov dalam hal ini Gubernur NTB menyikapi persoalan di Gili Trawangan. Dimana dengan tegas dan berani memutus kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pemanfaatan/pengelolaan aset seluas 65 hektare. Langkah putus kontrak yang diambil Pemprov dianggap sebagai solusi terakhir, bahkan telah melalui kajian mendalam dengan berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, lima fraksi di DPRD NTB yakni meliputi NasDem, PPP, PKB, Gerindra dan Demokrat melalui juru bicaranya masing-masing memberikan apresiasi tinggi atas upaya Gubernur Dr H Zulkieflimansyah yang telah menyatakan putus kontrak dengan pihak GTI selaku pihak ketiga yang mengelola aset Pemprov di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

H Bukhori Muslim selaku Jubir Fraksi NasDem menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi atas langkah yang diambil oleh Gubernur NTB dalam memutus kontrak kerjasama dengan PT GTI.

Baca Juga:  Wagub Minta Pelabuhan Lembar Ditata Baik dan Menarik

Fraksi NasDem menilai sikap Gubernur NTB sudah tepat. Sehingga pengelolaan aset daerah diharapkan dapat lebih baik. “Karena dengan demikian kedepan kita dapat memproyeksikan pengelolaan asset kita dengan lebih professional dan berorientasi profit dengan tidak mengesampingkan pemberdayaan masyarakat sekitar,” kata Bukhori Muslim.

Kemudian, Fraksi PKB juga memberikan apresiasi tinggi atas pemutusan kontrak tersebut. Hanya saja, sebagaimana diungkapkan Akhdiansyah selakiu Jubir Fraksi PKB, pihaknya berharap Pemprov dapat mengoptimalkan pendapatan lain daerah.

“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan aset daerah di Gili Trawangan dengan PT GTI,” kata pria yang akrab disapa Guru To’i itu dalam kesempatan ini.

“Namun Fraksi PKB mengharapkan pemerintah untuk dapat megoptimalkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam upaya peningkatakan pendapatan asli daerah (PAD),” imbuh Akhdiansyah.

Selanjutnya apresiasi serupa juga datang dari Fraksi PPP. M Akri selaku Jubir Fraksi PPP menyatakan, pihaknya mengatakan pemutusan kontrak PT GTI dinilai pihaknya tengah sejalan dengan DPRD NTB. Yakni rekomendasi DPRD NTB agar putus kontrak.

“Terhadap pemutusan kontrak PT GTI dengan Pemerintah Provinsi, Fraksi PPP sangat mengapresiasi langkah tersebut. Karena pemutusan kontrak PT GTI merupakan keputusan bersama DPRD NTB secara kelembagaan,” ungkapnya.

Meski demikian, masih kata Akri, yang paling penting pihaknya meminta setelah pemutusan kontrak tersebut, Pemprov diharapkan dapat lebih serius lagi dalam mengurus lahan yang ada diseputaran Gili Trawangan. “Dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang disekitar,” tegasnya.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra menilai pemutusan kontrak oleh Gubernur NTB menjadi angin segar bagi masyarakat ditiga gili, khususnya gili trawangan. Karena, perjuangan selama 25 tahun lebih untuk mendapatkan hak pengelolaan kini sudah didepan mata.

“Kini masyarakat penggarap lahan eks GTI dengan gembira menunggu tindak lanjut proses peralihan pengelolaan kepada masyarakat setempat,” kata Sudirsah Sujanto selaku Jubir Fraksi Gerindra dikesempatan ini.

Pihaknya meyakini bahwa Pemprov NTB tengah memiliki pola atau sistem yang baik dalam mengelola asetnya, terlebih untuk warga masyarakat.

Baca Juga:  Pemprov NTB Siapkan Rapid Tes Gratis

“Pemerintah Provinsi NTB tentu sudah pasti memiliki sistem yang baik dalam hal pengelolaan aset bagi rakyatnya,” ujar wakil rakyat di Udayana asal Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara tersebut.

Menurut dia, ada beberapa opsi yang bisa digunakan pemerintah sebagai pola kerjasama. Yaitu menerapkan sistem sewa lahan atau kontrak (HGU/HGB/HPL) seperti lahan disisi selatan (sentral) gili trawangan yang telah berjalan selama puluhan tahun silam.

“Dengan sistem kontrak tersebut masyarakat penggarap lahan memiliki status yang jelas. Baik hak dan kewajiban pajak maupun retribusi kepada Pemprov. Masyarakat pun dengan tenang mengelola atau berusaha dilahan garapan mereka,” saran Sudirsah.

Politisi Gerindra itu meyakini betul dengan pola seperti itu akan menjadi baik, bahkan disepakati semua pihak. “Tentu semua sepakat, pengelolaan lahan eks GTI tersebut mesti dilakukan secara profesional. Terlebih warga penggarap jauh sebelumnya sanggup bermitra dengan sistem yang diatur pemerintah,” katanya.

Oleh karenanya, terdapat beberapa skema pengelolaan profesional yang bisa lakukan oleh masyarakat. Diantaranya, saran Sudirsah, dengan membangun sebuah Holding Company atau jaringan induk koperasi dengan lini bisnis mengelola aset lahan tersebut yang telah mendapat kontrak resmi.

“Misalnya masyarakat sepakat mendirikan sebuah holding company, pimpinan perusahaan kemudian melakukan pengajuan perolehan hak kelola atau kontrak sewa lengkap dengan status HGU/HGB dan atau lainnya. Kemudian nantinya diatur jatah pengelolaan kepada masyarakat secara adil,” kata Sudirsah.

“Tentu disitu diatur pula mengenai besaran sewa, pajak maupun retribusi tiap penggarap kepada pemerintah daerah. Demikian pula jika masyarakat memilih membangun sebuah koperasi. Tentu saja sistem dan konsep diatur sedemikian rupa sesuai asas oleh, dari dan untuk rakyat anggota koperasi tersebut,” katanya lagi.

Dikatakannya, koperasi tersebut tentu pula mengajukan kontrak sewa lahan, atau izin garap berupa HGU/HGB atau izin legal lainnya. sesuai aturan di bawah pengawasan dan pendampingan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga:  Satgas Aset Pemprov NTB Mulai Lakukan Pendataan di Gili Trawangan

Dengan sistim tersebut, pengelolaan lahan eks GTI diyakini bisa berjalan dengan baik dan lebih bermanfaat bagi semua. Bahkan, kata dia, Pemprov dapat meningkatkan sumber pendapatan yang jauh lebih besar dengan nilai yang sangat signifikan dari sumber sewa atau kontrak lahan oleh rakyat Gili Trawangan.

Sementara disisi yang lain, masih kata Sudirsah, Pemerintah Daerah Lombok Utara selaku pemilik wilayah administratif akan mendapat keuntungan yang lebih besar pula berupa Pajak dan retribusi secara legal sesuai kewenangan.

“Dan akhirnya rakyat Gili Trawangan lah yang mendapat manfaat yang paling besar dari pengelolaan lahan potensial. Bahkan dapat menyumbang pajak atau retribusi yang besar dari hasil pengelolaan lahan itu dengan status garapan yang sudah legitimate dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

“Jika konsep tersebut berjalan baik, maka dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat setempat akan terwujud bahkan bisa ber – Multiplier effect (berdampak ganda) bagi kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat NTB tercinta,” demikian Sudirsah Sujanto menambahkan.

Apresiasi serupa juga datang diutarakan Fraksi Demokrat. Hanya saja, H Rauf selaku Jubir Fraksi Demokrat juga mempertanyakan beberapa hal terkait putus kontrak GTI. “Terkait Pemda NTB dengan PT GTI Fraksi Demokrat perlu mengajukan pertanyaan,” kata anggota DPRD NTB asal Dapil VI (Dompu, Bima dan Kota Bima) ini.

“Apakah persoalan pemutusan kontrak kerjasama dengan PT GTI benar-benar sudah dilakukan dan sesuai prosedur hukum serta ketentuan yang berlaku?,” tanyanya menyikapi kabar putus kontrak yang dinyatakan Pemprov belakangan ini.

“Dan sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Gerindra seolah-olah sudah selesai padahal belum ada fakta yang sudah dipegang. Jika benar persoalan ini sudah diselesaikan, kami fraksi partai demokrat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pemerintah dan selanjutnya meminta agar pengelolaan aset ini dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat terutama yang ada di gili trawangan,” pungkansya. (red) 

Artikel sebelumyaBerbagai Isu Sempat Menerpa, Zul-Rohmi Justru Semakin Solid
Artikel berikutnyaKejelasan Putus Kontrak Dipertanyakan, Sekda NTB : “Sedang Dalam Tahap Penyelesaian”