NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA BARAT – Pasca pembentukan tim percepatan oleh Gubernur NTB, nampaknya rencana pembangunan Smelter (Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Hasil Tambang) di Maluk – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mencuat.
Kini Tim yang di Ketuai oleh Kepala Bappeda NTB, beranggotakan BPN NTB, Tim Apraisal, Dinas Tekhnis, Kepolisian serta Perwakilan Manajemen PTAMNT telah mulai bekerja.
Dikatakan Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, keberadaan smelter dan industri ikutannya nanti akan menjadi solusi untuk menyerap angkatan kerja yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di KSB.
Menurutnya, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menuntaskan persoalan pengangguran jika tidak ada industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Selain itu kata Firin akrabnya Bupati ini disapa, saat ini di KSB hanya ada industri (yang bersifat) eksploitasi, sementara industri pengolahan tidak ada.
Sehingga azas manfaat dari ekploitasi sumber daya alam tidak bisa maksimal bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Keberadaan Semelter dan industri ikutannya nanti akan memaksimalkan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Kalau berkembang, bukan tidak mungkin, Freeport dan perusahaan lain akan datang kesini (untuk pemurnian hasil tambang). Saat ini sudah ada kerjasama (PTAMNT) dengan PT Indotan untuk tembaga,” tuturnya, kemarin.
Terkait tim percepatan yang telah dibentuk dengan SK Gubernur NTB, Bupati menjelaskan, tim dimaksud akan bekerja mempersiapkan persyaratan teknis dan administrasi untuk mempercepat pembangunan. Sehingga paling lambat tahun 2022 smelter sudah beroperasi.
“Misalnya mau mereka mau bangun, mereka harus punya Amdal, terkait lokasi, harus ada master plan. Ini sambil jalan, dari sisi perijinannya, mana bahan-bahan yang belum, kita fasilitasi. Intinya bagaimana mempercepat. Untuk perijinan yang ada kaitannya dengan pemda (KSB) sudah selesai semua,” jelasnya.
Smelter itu nantinya akan dibangunan diatas lahan seluas 850 hektar. Bupati menyatakan Pemda KSB telah mencanangkan lahan seluas 1.500 hektar di Wilayah Benete, kecamatan Maluk sebagai lokasi industry besar.
Lahan tersebut termasuk kawasan pemukiman masyarakat, pelabuhan Benete dan lahan milik Pemerintah Daerah. Saat ini Tim Apraisal, sudah mulai turun ke lokasi untuk melakukan perhitungan nilai lahan sambil melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
Bupati mengakui, dalam konteks pembebasan lahan ini, sebagaimana pelaksanaan program lainnya, kemungkinan untuk terjadinya dinamika di masyarakat pasti ada. Karena itu, ia meminta kesadaran masyarakat untuk mendukung proses yang saat ini berjalan sampai smelter beroperasi kelak.
“Tantangan terberat kita membangunan kesadaran masyarakat. Kita ingin semua pihak mendukung sebagai solusi untuk tenaga kerja dan ekonomi,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam rapat tim percepatan yang dilaksanakan di Mataram pekan lalu, Bupati meminta tim lintas sektoral itu untuk menghindari jalan sendiri dalam bekerja.
Karena kerjasama sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan sebagaimana yang ditargetkan.
Sementara Ketua Tim, M Ridwansyah, menjelaskan, ada dua faktor percepatan pembangunan smelter. Pertama, amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba Tahun 2021 perusahaan tambang harus tuntas melakukan konstruksi Smelter dan tahun 2022 harus beroperasi aktif.
Kedua, kehadiran Smelter akan berdampak luar biasa bagi NTB, khususnya KSB. Sebab, selain Smelter, di kawasan tersebut akan dibangun pula industri pupuk, industri semen dan industry pendukung lainnya.
“Akan banyak putra-putri NTB yang diserap, dan secara ekonomis akan berdampak pula bagi masyarakat NTB,” ujarnya.
Keberadaan smelter sebagai solusi untuk pengentasan masalah pengangguran ini cukup beralasan. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di KSB Tahun 2018 sebanyak 2.703 orang. Terdiri dari 1.007 orang laki-laki dan 1.696 orang perempuan,” pungkasnya. (NM2)
