NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Salah satu kegiatan strategis yang meminta pendampingan TP4D adalah PPK kegiatan paket pengadaan 3 (tiga) set Simulator kapal latih penangkap ikan dan 11 unit pengadaan kapal latih penangkap ikan tahun 2018 yang diadakan oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk SMK Jurusan Kelautan dan Perikanan.
Ketua TP4D Provinsi NTB yang juga Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB, Sucipto, SH.MH saat monev di SMKN 10 Bima dan SMKN 1 Tarano Sumbawa, Rabu hingga Jumat (12-14/12-2018) sempat melakukan uji coba penggunaan Simulator kapal latih penangkap ikan tersebut, sekaligus menyaksikan langsung saat PPHP Dikbud NTB dan Tim teknis dari instansi terkait mengecek satu persatu fungsi peralatan simulator kapal latih tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi didalam kontrak.
Saat itu Sucipto kembali mengingatkan bahwa kehadiran TP4D dalam memberikan pendampingan kepada PPK adalah untuk membantu memberikan solusi jika dijumpai hambatan dalam proses kegiatan tersebut agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. “Paling utama adalah mencegah kerugian negara/daerah, dan jangan sampai terjadi korupsi”, tegasnya.
Ia meminta kepada tim monev TP4D yang terdiri dari unsur kejaksaan tinggi NTB, Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB untuk terus bersinergi memberikan pendampingan dan monev secara teliti pada setiap tahapan kegiatan untuk meminimalisir terjadinya peyimpangan. Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan apapun bentuknya agar mentaati norma hukum yang ada dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan, pintanya.
Senada dengan itu, Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH.M.Si menjelaskan bahwa tiga unit simulator kapal latih penangkap ikan yang diadakan Pemprov NTB tersebut, merupakan proyek strategis dalam upaya mewujudkan NTB Gemilang sesuai visi missi NTB lima tahun kedepan. Dengan peralatan canggih ini, tegas Ibnu menjadi media yang efektif bagi siswa SMK untuk mengasah skill untuk siap bersaing dalam dunia kerja dan menyongsong hadirnya industri pengolahan di daerah ini, terang Ibnu.
Ditambahkan oleh Inspektur Pembatu Khusus (Irbansus) selaku Wakil Sekretaris TP4D Provinsi NTB, GP.Aryadi, S.Sos.MH bahwa pengadaan Simulator Kapal latih yang pertama ini, diperuntukkan masing-masing 1 unit untuk SMKN 1 Kruak di Lombok Timur , SMKN 10 Bima di Kecamatan Belo Kabupaten Bima dan SMKN1 Tarano di Sumbawa. Mantan Kabag Pemberitaan Humas dan Protokol Setda NTB ini menjelaskan total nilai kontrak pengadaan Simulator kapal latih tersebut mencapai Rp. 17 Milyar lebih dan kontraknya telah berakhir 9 Desember 2018.
Mengingat ini merupakan peralatan yang relatif canggih, tegas Gde maka nilai kontrak tersebut sudah termasuk didalamnya biaya pelatihan bagi para instruktur/para guru pelatih siswa di SMK yang bersangkutan. Penyedia bahkan telah mendatangkan para ahli dari berbagai instansi terkait seperti perhubungan/kemaritiman, kelautan dan perikanan serta akademisi dari fakultas kemaritiman sebagai narasumber kegiatan bimtek bagi para guru SMK untuk terampil mengajarkan teknik- teknik operasional dan pemanfaatan fungsi masing-masing dari peralatan tersebut.
Sebelumnya di NTB hanya tersedia 2 peralatan praktek bagi siswa SMK yakni berupa CBT (computer base training ) sebagai media pembelajaran bagi siswa yakni SMKN 1 kruak dan SMKN 1 Lembar yang diadakan melalui dana APBN. Kini mulai tahun 2018 pemprov NTB melalui dinas dikbud terus meningkatkan fasilitas alat-alat praktek SMK untuk mewujudkan SDM terampil yang siap berkompetensi di dunia kerja. Tidak hanya simulator, tetapi juga mengadakan 11 unit kapal latih penangkap ikan dengan bobot 30 GT, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp.20 Milyar. Kontrak pengadaan kapal latih penangkap ikan tersebut akan berakhir tanggal 31 Desember 2018 ini.
Kepala SMK 1 Kruak, Ir. Mahmuza mengungkapkan bahwa di sekolahnya terdapat 4 orang guru NKPI (Notika kapal penangkap ikan) dan 1 orang operator. Alat ini sungguh memberikan manfaat yang nyata bagi SMK, ungkapnya. Kedepan ia berharap peralatan ini juga dapat dikembangkan untuk uji kompetensi untuk mendapatkan lisensi bagi para alumni SMK dan masyarakat umumnya yang dipersyaratkan dalam dunia kerja. Hanya saja untuk pengembangan fungsi dan manfaat tersebut, menurutnya perlu dibuatkan payung hukum, khususnya untuk menghindari praktek- praktek pungli dalam pelaksanaannya. (NM1)
