“PERLUNYA PEMBINAAN BAGI ASN”
NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Sebagaimana diketahui bersama bahwa Aidy Furqon ditunjuk sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat.
Aidy Furqon sendiri adalah Kabid Pembinaan Ketenagaan pada dinas tersebut. Penujukkan terhadapnya tengah
tertuang didalam Surat Perintah Tugas Nomor 821.2-1/042./BKD/2020.
Dimana surat itu telah ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah NTB yakni HL Gita Ariadi pada Senin (13/1) lalu.
Sementara H Rusman yang diketahui Kepala Dinas Dikbud NTB pernah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya beberapa waktu lalu.
Bisa jadi surat yang diterbitkan oleh Sekda NTB itu sebagai bentuk tindak lanjut pengunduran Rusman dari jabatannya tersebut.
Bahkan Dinas Dikbud NTB sempat hangat menjadi perbincangan dan sorotan publik. Itu lantaran diduga adanya polemik internal, dimana tidak adanya kesepahaman antara atasan dan bawahannya.
Disebuah kesempatanpun nampak terlihat pada saat Komisi V DPRD NTB mengundang pihak Disdikbud untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) belum lama ini.
Dan ternyata, sebagian besar pihak Dikbud sendiri memilih untuk molor hadir. Hal itu sempat memicu situasi kondisi rapat yang digelar di Gedung Udayana.
Oleh karenanya, Komisi yang membidangi Pendidikan itu mengklaim bahwa internal Dinas Dikbud NTB harus segera disehatkan agar tidak sakit lebih parah.
Berkaitan dengan penunjukkan Plt Kadis Dikbud NTB, Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH Mahally Fikri menegaskan bahwa siapapun yang menjadi Plt pada Dinas Dikbud NTB harus bekerja keras.
Karena menurut dia, lembaga atau dinas yang paling berat dan dinilai memiliki tanggungjawab besar memajukan daerah terutama SDM menyangkut soal pendidikan di NTB adalah Dikbud.
“Siapapun itu (menjadi Plt) dia harus bekerja keras, karena dikbud ini berat dan besar tanggungjawabnya apalagi ini soal pendidikan. Karena masih banyak hal-hal yang seharusnya selesai di masa lalu tapi belum selesai sampai saat ini,” tuturnya, Jum’at (17/1) di Mataram.
“Dan juga, beberapa sekolah yang masih tidak punya kepala sekolah. Padahal kepala sekolah itu satu tahun yang lalu sudah di rekrut, sudah dilakukan kepada mereka uji kelayakan, tap tidak ada ceritanya,” imbuh Mahally sembari menegaskan bahwa jika suatu lembaga/dinas tidak memiliki pemimpin maka kinerja akan terganggu.
Diketahui bersama masih kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB ini, Dikbud adalah dinas kedua dari Dinas PU yang cukup besar mengelola anggaran. Sehingga Dikbud bisa dikatakan sangat rentan berurusan dengan aparat penegak hukum (APH).
“Dikbud ini rentan berurusan dengan APH, karena sering sekali tersangkut dengan persoalan hukum yang berhubungan dengan anggaran yang dikelola oleh mereka,” tuturnya.
“Sehingga saya berharap persoalan ASN di dinas dikbud dapat diberikan pembinaan. Gubernur adalah atasan dari para pejabat disetiap dinas sekaligus pembina ASN, ya saya berharap supaya beliau memberikan pembinaan sebaik-baiknya,” harap Mahally.
Lebih jauh dikatakan mantan Pimpinan DPRD NTB itu, jika hal ini dibiarkan terus berlarut tanpa diberikan pembinaan maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kemudian harinya.
Untuk itu, Mahally meminta kepada Gubernur agar tidak mengabaikan persoalan ASN dan dapat diberikan peringatan, khususnya bagi ASN di Dinas Dikbud NTB.
“Jangan diabaikan berikan mereka (ASN di Dikbud) peringatan supaya tidak binasa. Karena potensi yang membinasakan mereka itu sangat besar. Rawan pelanggaran, anggaran dikelola besar, begitu juga proyek-proyek disana besar-besar. Nah kalau ini salah, tentu akan berurusan dengan APH,” sarannya.
“Untuk itu, persoalan-persoalan ini mari kita jadikan atensi bersama, sehingga kedepan apa yang kita harapkan bersama bisa lebih baik,” demikian Mahally Fikri menambahkan. (red)
