PENDIDIKAN

Disdikbud NTB Diminta Lakukan Pemetaan

39
Anggota DPRD NTB asal Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat, H Lalu Budi Suryata.

NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Budi Suryata meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTB melakukan pemetaan. Terutama persoalan terhadap anak putus sekolah tingkat SMA/SMK dilingkup Provinsi NTB. “Dikbud harus melakukan pemetaan diwilayah mana saja anak-anak putus sekolah itu,” pintanya.

Menurut Anggota DPRD NTB asal Dapil V Sumbawa-KSB itu, hal ini menjadi penting, sehingga dapat dilakukan langkah lanjutan untuk mendorong anak-anak bersangkutan agar bersekolah dan mendapatkan ijazah. “Karena selain pendataan, langkah-langkah konkret juga perlu difikirkan untuk mengatasi persoalan ini. Dan juga dalam rangka pencegahan,” kata pria yang kerap disapa LBS itu.

Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB itu, bahwa persoalan ini bukan hanya semata-mata menjadi perhatian Disdikbud saja, namun menjadi tanggungjawab semua pihak untuk disikapi bersama. “Karena memang kita tidak bisa menyalahkan Dikbud saja. Persoalan ini menjadi tanggungjawab kita bersama,” kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut.

Hal yang paling penting pula, masih kata Budi Suryata, bagaimana saat ini semua pihak dapat berjalan bersama dalam mencari akar permasalahan, kemudian dicarikan solusinya. “Oleh karenanya, mari kita samakan persepsi. Kita cari akar masalahnya dan temukan solusinya. Intinya Dikbud harus turun kelapangan melakukan pendataan sehingga jelas,” ujar LBS.

Baca Juga:  Dukung Pariwisata NTB, Poltekpar Lombok Sasar Lima Lokasi

Dia juga mengaku, terkait persoalan ini pihak Komisi V DPRD NTB telah memanggil Disdikbud untuk bersama dalam rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) itu mengapresiasi sikap Disdikbud NTB dalam menyikapi persoalan putus sekolah ini.

“Saya pikir Dikbud sudab sangat responsif. Bahkan Kadisnya juga mendorong upaya penganggaran untuk itu (soal putus sekolah), supaya jelas mereka dapat bersekolah lagi,” ungkap LBS. “Kan sekolah ini tidak hanya ada yang formal saja, tapi juga bisa dilakukan (proses kegiatan belajar mengajar) di rumah atau membuat group di desa dengan difasilitasi dinas terkait,” demikian ia menambahkan.

2.313 ANAK PUTUS SEKOLAH DI NTB

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Aidy Furqon mengatakan, berdasarkan data hingga November 2021 ini, angka putus sekolah di NTB mencapai 2.313 orang. “Data kita sampai hari ini (beberapa hari lalu), angka putus sekolah, baik itu sekolah negeri dan swasta ada sekitar 2.313 orang,” kata Kadis Dikbud NTB, Selasa (16/11) di Mataram.

Baca Juga:  Bang Zul : "Investasi Dunia Pendidikan"

Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab putus sekolahnya siswa SMA/SMK di NTB. Pertama, kata dia, memilih bekerja membantu ekonomi keluarga. Kemudian, lanjut Aidy Furqon, lantaran menikah hingga sakit fisik. “Penyebabnya ada macam-macam, seperti bekerja, menikah dan sakit. Umumnya alasan ekonomi,” katanya.

Dari angka tersebut, jumlah putus sekolah yang paling banyak berada di Pulau Lombok. Baru kemudian di Pulau Sumbawa. “Tersebar di Kabupaten/Kota di NTB ini,” ungkap Aidy Furqon. Untuk membantu agar bisa melanjutkan sekolah dan mendapatkan ijazah, Kadis Dikbud menegaskan, pihaknya telah membuka 17 sekolah terbuka. Sekolah ini, kata dia, lokasinya tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Baca Juga:  Layanan Mobil Perpustakaan Keliling Dimaksimalkan

Hanya saja untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar ini, tegas Aidy Furqon, siswa bersangkutan harus mendaftarkan dirinya. “Untuk bisa mengikuti sekolah terbuka ini mereka harus mendaftar,” ucapnya. Hingga sejauh ini, disebutkannya ada sekitar 1.581 orang sudah mendaftar. Sedangkan sekitar 700 orang belum mendaftarkan dirinya. “Untuk yang belum ini kita upayakan untuk ikut belajar,” katanya.

“Kenapa?, supaya mereka bisa mendapatkan ijazah. Karena sekolah ini tidak masuk setiap hari, tapi dua kali dalam satu minggu dan itu bebas boleh pakai sarung terpenting rapi,” imbuhnya. Sementara, untuk pembelajarannya sendiri, lanjut Aidy Furqon dilaksanakan dua kali dalam satu Minggu dengan waktu belajar selama 3 tahun.

Untuk itu pihaknya berharap mereka yang putus sekolah tersebut untuk bisa melanjutkan sekolah sehingga bisa mendapatkan ijazah. “Jadi belajarnya tidak di sekolah, melainkan gurunya yang mendatangi para murid. Mereka datang ke sekolah itu pas ujian saja dan seluruh anggarannya dibiayai melalui dana BOS bukan dari dana APBD,” tutupnya. (red) 

Artikel sebelumyaBangga, Guru To’i : Berkah Buat Kita!
Artikel berikutnyaKetua Fraksi NasDem DPRD NTB Berganti