PENDIDIKAN

Komisi V Panggil Dikbud NTB

119

MATARAM — Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, ternyata cukup banyak siswa di NTB tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Ini tentunya berdampak pada kesulitan yang dialami para siswa, terlebih pada musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 saat mendaftarkan diri secara online sulit terakses.

Menyikapi pola PPDB 2021, Komisi V DPRD NTB menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB pada Rabu (7/7) kemarin. Salah satunya, juga membahas persoalan NISN/NIK.

Akhdiansyah – Anggota Komisi V DPRD NTB juga tak menampik, bahwa pihaknya juga mendengar adanya keluh kesah atas berbagai persoalan selama proses PPDB tahun ini. Termasuk, kata dia, salah satunya persoalan NISN/NIK.

Baca Juga:  Gerakan Vaksinasi Pelajar Dimulai

Oleh karenanya, pihaknya telah mengundang dinas terkait untuk mendengar sekaligus menjelaskan secara langsung terkait berbagai persoalan selama proses pelaksanaan PPDB berlangsung.

“Kita sudah panggil (kemarin) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menyikapi berbagai persoalan yang ada. Termasuk soal masih banyaknya siswa tidak memiliki NISN/NIK, karena memang tidak sedikit siswa kita yang kesulitan waktu mendaftar,” kata Akhdiansyah, Kamis (8/7) di Mataram.

“Kita juga sudah minta agar persoalan ini segera diselesaikan secepatnya. Jangan sampai siswa mendapat hambatan. Alhamdulillah sudah direspon dan segera disikapi,” imbuhnya.

Baca Juga:  TGH Patompo : "PTM Jauh Lebih Baik dari Daring"

Menurutnya, sebagaimana disampaikan oleh pihak dinas terkait ini memang persoalan system. Namun telah disediakan solusinya, yaitu mengambil langkah secara manual.

Oleh karenanya, masih kata pria yang akrab disapa Yongki ini, pihaknya meminta agar system kedepan jangan lagi ada menuai persoalan semacam itu terjadi lagi.

“Karena kalau tidak disikapi ini akan berbahaya, dan akan berdampak pada angka partisipasi sekolah, partisipasi aktif. Artinya jangan sampai bergantung dengan sistem itu, harus ada planing B,” pinta politisi PKB tersebut.

Baca Juga:  1.078 Maba IAIH NW Lotim Ikuti Master 2021

“Kalau orang nggak ada NISN/NIK kemudian nggak bisa mendaftar, kan bahaya juga. Jadi memang ada persoalan system, tapi mereka (Dikbud) sudah menyiapkan system manual untuk mengakomodir. Kedepan jangan dianggap remeh, harus ada solusi,” demikian Yongki menambahkan.

Sekedar informasi, dalam RDP yang terlaksana Rabu (7/7) kemarin, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPRD NTB yaitu TGH Mahali Fikri serta anggota lainnya dan dihadiri pula para Kabid pada Dinas Dikbud NTB. (red) 

Artikel sebelumyaStok Vaksin di Kota Bima dan Loteng Kosong?
Artikel berikutnyaPAN Lombok Timur Targetkan Pimpinan