NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Akibat gempa bumi bertubi-tubi yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018 lalu, tentunya menyisakan duka yang mendalam.
Terutama di Pulau Lombok (KLU Terdampak Paling Parah). Begitupun di Pulau Sumbawa, khususnya di dua Kabupaten yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB).
Betapa tidak, tak sedikit jiwa yang menjadi korban, ada yang mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia.
Belum lagi, bangunan, gedung, perkantoran, sekolah, masjid, fasilitas umum lainnya termasuk rumah warga habis terluluhlantakkan akibat guncangan hebat tersebut.
Tak ingin terdiam dan larut dalam duka, NTB pun terus berupaya untuk bangkit dari keterpurukkan. Paska gempa, berkat upaya keras bersama terlihat cukup banyak menuai perubahan.
Hingga saat inipun, proses percepatan pembangunan atau rehab rekon terus digeber oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama unsure TNI/Polri bekerjasama pihak lainnya.
Untuk Kabupaten Sumbawa sendiri, terutama dititik terparah seperti Kecamatan Alas, Alas Barat dan lainnya terus menjadi fokus perbaikan dan pembangunan rumah bagi warga terdampak. Terutama yang mengalami rusak berat.
“Jadi memang dibutuhkan kolaborasi maksimal sukungan dan kerjasama dari semua elemen, terutama pihak terkait,” kata Dandim 1607/Sumbawa, Letkol Inf Syamsul Huda kepada media ini, Sabtu (16/2) di Mataram usai mengikuti Rakor pemantapan dan persiapan penerimaan Yonzipur TNI di NTB.
Menurutnya, proses ataupun tahapan ini tidaklah mudah jika hanya mengandalkan pihak TNI maupun Polri. Tentunya, harus didukung pula dengan kolaborasi antara stakeholder terkait, termasuk masyarakat sendiri.
“Kita harapkan seluruh stakeholder mulai dari Rekompak, BPBD, Pemda, dan terutama masyarakat, betul betul membantu kita melaksanakan kegiatan ini. Karena kita tidak akan bisa bekerja sendiri,” ucap Syamsul Huda.
Lebih jauh dikatakan Dandim, tanpa ada bantuan pihak-pihak terkait didalamnya dirasakannya akan sangat sulit mencapai atau mewujudkan apa yang sudah menjadi harapan bersama dalam tahapan ini. sehingga, waktu yang ditetapkan dapat terlealisasi.
“Kita harap bisa tuntas tepat waktu. Namun perlu kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, kita tidak bisa sendiri. Yang paling penting, bagaimana rumah masyarakat segera terbangun. Sehingga mereka bisa kembali ke rumah masing-masing,” demikian Syamsul Huda. (NM1)
