PERISTIWA

Sikapi Masalah Kekeringan, DPRD Sumbawa Segera Undang Dinas Terkait

239

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Pemkab Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Namun anggaran yang dialokasikan melalui APBD sudah habis. Sehingga beberapa waktu lalu pendistribusian sempat dihentikan sementara.

Belum lama ini, Pemkab telah mendapatkan bantuan dari provinsi Rp 120 juta. Dimana ada sekitar 145 tangki air yang bisa didistribusikan, dengan kapasitas per tangki 5.000 liter. Saat ini, pihak BPBD sedang mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak dengan membagi tiga zona. Meskipun demikian, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk pendistribusian beberapa minggu kedepan. Sehingga BPBD Sumbawa juga sudah mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat.

Baca Juga:  Na'as, Pemancing Asal Jakarta Jatuh dari Tebing

Terkait kondisi ini, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq menyampaikan, pihaknya akan segera memanggil pihak terkait untuk menyikapi persoalan tersebut. Jika persoalannya terkait anggaran, maka eksekutif dan legislatif harus bertemu untuk mencari solusi terbaik. Sehingga persoalan yang ada segera teratasi.

“Jika itu persoalannya, dalam waktu dekat kami lembaga akan memanggil pihak terkait untuk menyikapi persoalan tersebut. Kalau kita berbicara aggaran, jika eksekutif bertemu legislatif, maka Insya Allah itu akan selesai. Kami DPR tidak pernah membatasi atau mempersempit ruang pengajuan anggaran dari eksekutif,” ujar Rafiq, Kamis (24/10).

Baca Juga:  Seorang Pemuda Ditemukan Tak Bernyawa 

Dijelaskannya, hampir semua daerah menghadapi persoalan kekeringan.  Dimana sejauh ini dinilai Pemda Sumbawa  sangat peka menyikapi kekeringan ini. Buktinya hampir setiap hari pendistribusian air bersih dilakukan ke wilayah terdampak.

“Yang jelas, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang tetap turun langsung ke titik-titik kekeringan,” terang Rafiq.

Adapun mengenai lahan pertanian, pihaknya juga meminta kepada dinas pertanian supaya memetakan titik kekeringan yang paling parah di setiap  wilayah. Sehingga bisa menjadi acuan kerja guna mengambil langkah yang tepat ke depannya.

Baca Juga:  Na'as, Pemancing Asal Jakarta Jatuh dari Tebing

“Kami akan membahas anggaran tanggal 8 sampai 26. Tapi sebelum masuk ke fase itu, tentu ada koordinasi dulu, anggaran yang tersedia seperti apa. Dan untuk berikutnya harus kita bicarakan,” tandasnya.

Guna menyikapi kekeringan ini, pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi. Termasuk menyiapkan anggaran pendistribusian air bersih.

“Walaupun tidak ada prediksi dari BMKG pun kita harus siap. Kita jangan berhitung baik, tapi berhitung jelek. Artinya kita harus siap dalam kondisi apapun. Kita harus siap dengan anggaran. Ketika buruk, maka kita sudah punya anggaran untuk kita distribusikan kepada masyarakat,” tukasnya. (red) 

Artikel sebelumyaWujud Syukur, Polda NTB Gelar Tasyakuran dan Do’a Bersama
Artikel berikutnyaHj Rohmi Buka Musda 2019 Gerakan Pramuka Kwarda NTB