NUSRAMEDIA, MATARAM — Berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada beberapa hal yang dicuatkan, yakni lebih condong menyikapi kejelasan penanganan soal gempa di NTB.
“Jadi hasil rapat Banggar bersama TAPD semalam (Senin, 27/8). Kami meminta kepada TAPD, untuk memperbaharui rancangan KUPA-PPAS agar berpihak dan punya sense kegempaan dan dampaknya,” demikian dikatakan Anggota Banggar dari Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan, Selasa 28 Agustus 2018.
Diharapkan lebih maksimal, adapun point kedua kata pria yang akrab disapa JR ini, dimana pihaknya meminta agar program dan anggaran 100 hari kerja Gubernur NTB terpilih bisa terfokuskan seluruhnya untuk pemulihan pasca gempa.
“Begitu juga dengan Pokir (pokok pikiran) DPRD agar sedapat mungkin beraroma gempa,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Johan, ia juga meminta Sekda dan Bappeda agar mengkoordinasi lembaga-lembaga kemanusiaan yang bekerja untuk NTB.
Hal itu dimaksudkan masih kata dia, agar bisa bersinergi dalam program pemulihan pasca masa darurat gempa.
“Terkait dengan Penetapan Perubahan RAPBD 2018, diuapayakan In Syaa Allah pada 14 September 2018 mendatang,” demikian. (NM1)
