POLITIK

Dishub Diminta Tinjau Dermaga Sebotok

155

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA —
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa untuk meninjau langsung hasil dari pembangunan Dermaga Sebotok, Pulau Moyo.

Hal ini lantaran adanya laporan masyarakat atas dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

“Harapan kami seperti itu. Mari kita turun bersama dengan komisi III sebagai mitra dari Dinas Perhubungan. Kita atur jadwal untuk meninjau langsung ke lapangan benar gak seperti itu. Bila perlu bersamaan juga dengan TP4D,” ujar Anggota

Baca Juga:  Gerombolan KSP Moeldoko Diduga Akan Gelar HUT Illegal Atasnamakan Demokrat di Banten

Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa, Rosihan SE, Senin (25/3).
Diungkapkan Rosihan-akrabnya disapa, adapun beberapa laporan masyarakat diantaranya yakni material pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Kemudian adanya bagian bangunan yang sudah ambruk.

“Ada beberapa dugaan baik itu dari mutunya, pekerjaannya dan dugaan terkait spesifikasi menyangkut dengan pabrikasi yang di pakai,” terangnya.

Selain adanya turun lapangan oleh Dishub, jelas Rosihan, pembangunan Dermaga Sebotok masih menjadi tanggung jawab dari kontraktor.

Karena sesuai dengan undang-undang jasa kontruksi, masa tanggung jawab kontraktor yakni selama 10 tahun, diluar masa pemeliharaan selama 160 hari kalender.

Baca Juga:  Seluruh Kader Gerindra Lotara Diminta Fokus Kawal Joda Akbar

Dikatakan, perbaikan Dermaga Sebotok sangatlah penting. Karena anggaran yang digunakan melalui APBD 2017 sekitar 8,7 miliar ini memiliki fungsi penting bagi masyarakat setempat.

“Tapi ketika tidak bisa dimanfaatkan berarti kita mundur ke belakang lagi. Anggaran yang sudah digelontorkan menjadi sia-sia. Karena dermaga tersebut adalah salah satu pendukung penting perekonomian masyarakat, termasuk juga dengan pariwisata,” tukasnya.

“Jangan sampai ini masuk ke ranah hukum, apakah semua pekerjaan atau proyek itu sedikit-sedikit masuk ke arah ranah hukum. Ini yang kita hindari program pemerintah yang masuk ke ranah hukum. Jadi jangan seperti itu, kalau bisa kita selesaikan lah sesuai aturan,” tambah Rosihan. (NM3)

Baca Juga:  Wagub Sebut Kata-Kata Gubernur NTB Menggetarkan Jiwa
Artikel sebelumyaLibatkan Masyarakat, KPU KSB Mulai Sortir dan Lipat Surat Suara
Artikel berikutnyaTugas di KLU, Bupati Lepas 115 CPNS Kementerian PUPR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here