POLITIK

DPRD dan Pemprov Akan Kawal Proses Penanganan Korban Gempa NTB

91

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Diketahui bersama bahwa Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah daerah pertama yang terdampak gempa bumi beruntun beberapa waktu lalu.

Tak terelakkan dari kejadian tersebut, NTB nyaris lumpuh. Betapa tidak, selain memporak porandakan Lombok-Sumbawa, ratusan jiwa harus meninggal dunia, belasan ribu warga mengalami luka-luka.

Parahnya lagi, hingga kini warga yang menjadi korban akibat guncangan hebat gempa ini harus mengungsi diberbagai titik. Tak jarang, masyarakat pun hingga kini masih mengalami traumatik yang cukup mendalam.

Selain itu penanganan yang lamban dari pemerintah juga menjadi sorotan berbagai pihak. Terlebih sebentar lagi memasuki musim penghujan. Sementara sebagian besar warga terdampak dilokasi pengungsian masih harus bertahan dengan kondisi alakadarnya.

Beralasakan tikar dan terpal menjadi tempat untuk berteduh. Meski kini sebagian kecil pemerintah bersama NGO lainnya sedang berupaya mendirikan hunian sementara sebagai salah satu solusi menghadapi musim penghujan.

Baca Juga:  Tinggal Tunggu Jadwal, Sudirsah Sujanto : "Saya Merekomendasikan Dhany Karter"

Pada tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa di NTB, bantuan dan penanganan yang diberikan terkesan lamban, bahkan belum ada kejelasan. Antara lainnya, bantuan dana yang dijanjikan oleh pemerintah terhadap korban gempa yang mengalami kerusakan rumahnya.

Padahal saat itu, mereka telah dijanjikan agar segera mendapatkan bantuan dengan nominal dana yang bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami.

Kejelasannya pun menjadi tanda tanya hingga saat ini. Bagaimana dan seperti apa dan sejauh mana realisasi bantuan tersebut. Terlebih, bencana serupa dan lebih ekstreme juga terjadi di daerah lainnya yakni di Palu-Donggala.

Baca Juga:  Lombok Timur "HeBoh" 2024

Tentunya hal ini akan menjadi persoalan baru, dan dikhawatirkan pula perhatian pemerintah dalam menangani/membantu NTB akan terbagi tidak maksimal. Lantas bagaimana dengan nasib penanganan korban gempa di NTB?

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H Johan Rosihan menyatakan bahwa peran DPRD bersama pemerintah daerah (Kabupaten/Kota maupun Provinsi) harus bersatu padu dalam mengawal proses penanganan persoalan ini.

“Disitulah peran kita (DPRD dan Pemprov) dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan mengawal ini,” kata Johan Rosihan, Senin 1 Oktober 2018 usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Udayana – Mataram.

Dalam hal porsi perhatian pusat terlebih pada situasi saat ini (Palu-Donggala dan NTB daerah terdampak bencana), diyakininya akan terus berjalan sesuai dengan komitmen sebelumnya.

Baca Juga:  Asaat Sambut Baik Rencana Koalisi Linear PKS-NasDem

Karena bagi dia, urusan rezeki termasuk perhatian pusat dalam melakukan penanganan korban gempa pasca bencana yang melanda beberapa wilayah di Indonesia termasuk NTB sendiri telah memiliki porsi masing-masing.

“Rezeki orang itu tidak akan tertukar. Jadi tidak perlu dikhawatirkan yang seperti itu. Yang terpenting sekarang kita berdo’a saja supaya kita selamat,” ucapnya.

“Kalau masalah dana dan penanganan itu kalau namanya rezeki tidak akan tertukar,” tambah Johan Rosihan lagi.

Dalam persoalan ini sambungnya, sebagai stakeholder pembangunan dan pemerintahan disini tidak akan membiarkan masyarakat terutama yang menjadi korban terabaikan.

“Insya Allah, kita juga sebagai stakeholder pembangunan dan pemerintahan tidak akan membiarkan masyarakat kita terlantar,” demikian Johan Rosihan. (NM1)

Artikel sebelumyaDPRD NTB Yakin, Pusat Tetap Komit Perhatikan NTB
Artikel berikutnyaDPRD NTB Bentuk Pansus Bahas Tiga Raperda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here