POLITIK

F-PPP Soroti Sejumlah Kebijakan Gubernur NTB

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Beberapa hal kebijakan Gubernur, nampaknya disoroti serius oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Setelah sebelumnya terkait Raperda Pembubaran PT Daerah Maju Bersaing (PT. DMB). Kini partai yang berlambangkan Ka’bah itu menyoroti kebijakan Gubernur yang dipandang perlu untuk ditanggapi. Yakni pertama persoalan mutasi hingga pengiriman mahasiswa NTB ke luar negeri (LN).

Sebagaimana diungkapkan Sekretaris Fraksi PPP DPRD NTB – H Muzihir, meski gubernur memiliki hak mutlak dalam merotasi/memutasi, pembentukan badan-badan serta serta kebijakan pengiriman mahasiswa ke LN.

Baca Juga:  Demokrat NTB Instruksikan Seluruh Kader Tegak Lurus

Namun kata dia, Gubernur dan DPRD memiliki hubungan kemitraan yang menjadi satu kesatuan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, alangkah baiknya program yang bersifat strategis tersebut dapat di konsultasikan dengan pihak Dewan.

“Fraksi PPP tidak berharap untuk mencapai keberhasilan harus melalui jalan terjal yang penuh resiko, dengan menabrak rambu-rambu keadilan, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya,” tuturnya, Selasa 15 Januari 2019 di Mataram.

Pihaknya berharap, orang nomor satu di NTB ini dapat lebih arif dalam melaksanakan mutasi. Sementara terkait dengan pengiriman mahasiswa ke LN masih kata Muzihir, alangkah baiknya Gubernur memperhatikan saran dari Deplu untuk menghentikan sementara pengiriman mahasiswa ke LN.

Baca Juga:  Muhammad Nasir Tak Jadi Maju Pilkada KSB?

“Hentikan sementara dan perhatikan saran dari departemen luar negeri (Deplu), khususnya ke negara yang kualitas perguruan tingginya dibawah kualitas perguruan tinggi di Indonesia,” kata Muzihir.

Adapun dampak yang menimbulkan keprihatinan dari pihaknya, yang mana berdasarkan informasi bahwa mahasiswa yang dikirim ke LN mengalami perlakukan yang kurang baik. Mirisnya lagi, adanya unsure paksaan terhadap mahasiswa.

“Menurut informasi, mahasiwa yang dikirim ke luar negeri mengalami perlakukan yang kurang manusiawi dan pemaksaan kehendak melalui kerja di perusahaan swasta,” demikian ia menambahkan. (NM1)

Baca Juga:  TGH Khairul Fatihin Digadang Maju di Pilkada Lombok Timur

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini