PEMERINTAHAN

Ini Jawaban Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Awal RPJMD 2018-2023

154

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — DRPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin Malam 12 November 2018 menggelar Rapat Paripurna DPRD NTB. Adapun agenda rapat pada kali ini yaitu, terkait Jawaban Gubernur NTB atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Awal RPJMD Tahun 2018-2023.

Bila sebelumnya, agenda rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda kali ini rapat paripurna dipimpin langsung oleh H Abdul Hadi selaku Wakil Ketua DPRD NTB serta didamping langsung oleh Lalu Wirajaya dan TGH Mahally Fikri Waki Ketua DPRD setempat.

Dari hasil pantauan media ini, pelaksanaan agenda rapat yang diikuti pula oleh Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah serta Anggota DPRD NTB lainnya berlangsung baik dan lancar.

Dihadapan para Dewan, Wakil Gubernur NTB menyampaikan Jawabannya terkait dengan saran-saran dari Fraksi PKB dan Fraksi Partai Hanura mengenai penyusunan rpjmd tahun 2018 – 2023, pada prinsipnya eksekutif sepakat dengan pendapat tersebut bahwa penyusunan rpjmd provinsi ntb tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada rpjmn 2015-2019, rpjpn 2005-2025, rpjpd ntb 2005-2025, dan rtrw provinsi ntb 2009-2029.

Hal ini kata dia, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan  peraturan  daerah  tentang  rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara  perubahan  rencana  pembangunan  jangka panjang  daerah,  rencana  pembangunan  jangka menengah  daerah,  dan  rencana  kerja  pemerintah daerah.

Baca Juga:  Tinggal Tunggu Jadwal, Sudirsah Sujanto : "Saya Merekomendasikan Dhany Karter"

“Penjabaran RPJMD NTB 2018-2023 akan dikupas secara tuntas dan dituangkan ke dalam rencana strategis perangkat daerah 2018-2023 yang operasional dan implementatif, sehingga lebih mudah dipahami,” kata Hj Rohmi.

Kemudian terkait dengan persoalan perambahan hutan atau pembalakan liar seperti yang disampaikan Fraksi PDI-P dan Fraksi Bintang Restorasi pada prinsipnya eksekutif sependapat bahwa diperlukan aksi nyata dan rencana kongkrit untuk mengatasinya.

langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh pihak eksekutif dan perlu dukungan legislatif kedepan adalah dengan membuat regulasi tentang pengelolaan hutan dalam bentuk peraturan daerah. Regulasi ini akan membantu dalam menangani pelanggaran di bidang kehutanan sehingga memiliki dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pengelolaan hutan.

Disamping itu juga kata Wagub, akan dilakukan penguatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam melindungi lingkungan dan kawasan hutan, diantaranya pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai tenaga pengamanan hutan swadaya serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan memberi kemudahan dalam proses perijinan dan atau kemitraan yang salah satunya adalah dengan mempercepat delegasi kewenangan terkait perhutanan sosial dengan memasukkan  perhutanan sosial ke dalam rpjmd.

Tak hanya itu, membangun dan mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui pengembangan industri hasil hutan, terutama hasil hutan bukan kayu. Sedangkan untuk persampahan, akan diperkuat dengan penyiapan peraturan daerah tentang penanganan dan pengurangan sampah, sesuai dengan target pada kebijakan strategis nasional persampahan, penguatan tpa regional, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, serta membangun kerjasama dengan pihak kabupaten/kota se-ntb.

Baca Juga:  DPRD KLU Setujui RAPBD 2022

Kemudian untuk saran dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Restorasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana perlu didukung dengan peraturan yang jelas, pada prinsipnya eksekutif setuju dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“hal ini sebagaimana telah tertuang dalam peraturan gubernur ntb nomor 35 tahun 2018 tentang rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi provinsi ntb tahun 2018-2019 yang memuat arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. sedangkan yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan pendanaannya dengan mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Sedangkan saran dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan perlunya keterlibatan dan kolaborasi bersama pemerintah dikatakan Hj Rohmi, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan lima tahun kedepan,eksekutif sependapat. karena tanggung jawab pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif saja tetapi juga legislatif dan masyarakat, sehingga pelibatan masyarakat dan dunia usahamutlak dibutuhkan.

Sementara terkait dengan ketahanan keluarga yang menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Gerindra dipaparkannya, eksekutif akan memberi perhatian serius dalam lima tahun mendatang dan menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam rancangan rpjmd 2018-2023.

Baca Juga:  Rancangan KUA-PPAS APBD KLU Rampung

Adapun regulasinya, pada kesempatan ini eksekutif menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap dprd provinsi ntb yang telah memprakarsai lahirnya peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sehingga perda ini akan dioptimalkan dan menjadi landasan bagi eksekutif dalam mewujudkan ketahanan keluarga di ntb. Mengenai pembangunan karakter pada anak-anak dan generasi muda yang disampaikan oleh fraksi partai keadilan sejahtera dan fraksi partai gerindra, bahwa eksekutif sependapat.

Diman pendidikan dan pembangunan karakter menurutnya dapat menjadi benteng untuk melindungi anak dan remaja dalam menghadapi berbagai ancaman yang semakin besar. Untuk itu upaya-upaya dalam membangun karakter pada anak-anak dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan bagi siswa serta penguatan lima mata pelajaran di sekolah yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, bahasa asing, pendidikan jasmani olah raga kesehatan, seni budaya dan bimbingan konseling.

“Pembinaan imtaq disekolah-sekolah melalui pembiasaan berdoa dan membaca kitab suci setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar di mulai, serta menerapkan kurikulum penguatan lokal sasak, samawa, mbojo menjadi mata pelajaran tersendiri yang mengajarkan nilai kearifan lokal dan penguatan budaya local,” tutup orang nomor dua di NTB ini. (NM7)

Artikel sebelumyaRancangan Awal RPJMD 2018-2023, Zul-Rohmi Sampaikan Tiga Hal Penting Dihadapan Dewan
Artikel berikutnyaAbdul Hadi : Mari Gelorakan Semangat Pahlawan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here