NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah menguraikan beberapa jenis belanja langsung dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019.
Hal ini disampaikan Wagub pada saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu Malam 14 November 2018 di Mataram. Yakni sebagai berikut :
Belanja pegawai, direncanakan 203,51 milyar rupiah lebih, bertambah sebesar 12,62 milyar rupiah lebih atau 6,61 persen dibandingkan dengan apbdp tahun anggaran 2018;
Belanja barang dan jasa, direncanakan sebesar 1,25 triliun rupiah lebih, berkurang 336,99 milyar rupiah lebih atau 21,12 persen dibandingkan dengan apbdp tahun anggaran 2018;
Belanja modal, direncanakan sebesar 669,73 milyar rupiah lebih, berkurang 306,93 milyar rupiah lebih atau 31,43 persen dari anggaran murni apbd tahun 2018.
Pembiayaan Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 20,65 milyar rupiah, berkurang 412,01 milyar rupiah lebih atau 95,23 persen dari apbdp tahun anggaran 2018 sebesar 432,66 milyar rupiah lebih, yang terdiri dari:
sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2018 diperkirakan sebesar 20 milyar rupiah lebih;
Penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2019 ditargetkan tidak mengalami Perubahan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 650 juta rupiah; sedangkan pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar 20 milyar rupiah, bertambah 20 milyar rupiah atau 100 persen dari apbdp tahun anggaran 2018.
Lebih jauh diungkapkan Wagub, dengan total anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 5,243 triliun rupiah lebih dan jumlah belanja daerah sebesar 5,244 triliun rupiah lebih, maka rapbd tahun anggaran 2019 yang direncanakan bersifat ekspansif, dengan defisit anggaran sebesar 20,65 milyar rupiah. jumlah defisit anggaran tersebut, ditutupi dari pembiayaan netto sebesar 650 juta rupiah.
“Disamping itu, kemandirian keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan secara positif meskipun tingkat kemandirian keuangan provinsi ntb berada pada posisi sedang,” tuturnya.
“Namun demikian, langkah strategis dan inovatif akan terus ditingkatkan guna menjaga kesinambungan fiskal dan kemandirian keuangan daerah,” demikian ia menambahkan. (NM7)
