NUSRAMEDIA.COM, MATARAM – Nampaknya Wakil Rakyat di DPRD NTB memiliki pandangan masing – masing soal rencana pembangunan jembatan penghubung antara Lombok-Sumbawa.
Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya mengaku belum mendengar laporan dari pemprov soal itu, dalam hal ini pihaknya mempertanyakan apakah pembangunan jembatan itu bagian dari prioritas pembangun Pemprov atau tidak.
Menurut Jaya, pembangunan harus mengacau pada skala priortas untuk itu jika memang bentangan jembatan dua pulau itu, hasil kajian pemprov pembangunan yang masuk skala prioritas dengan tujuan memajukan berbagai aspek kemajuan di NTB, menurutnya tidak jadi soal alias mendukung.
“Tapi tentu kita akan dengarkan dulu apa kajiannya, apakah itu pembangunan prioritas atau gimana,” tegas Jaya di Mataram.
Dikatakannya, tidak jadi masalah bagi pemprov untuk punya mimpi besar selama bisa dijangkau dan juga akan memberi dampak baik bagi kemajuan NTB. Apalagi bermimpi tidak dilarang.
Namun menurut dia, harus dilihat jembatan itu bagian dari skala prioritas atau tidak. Hal yang menjadi catatan Jaya jangan sampai pemulihan gempa ini akan terganggu dengan mimpi besar pemprov NTB. Selaku wakil rakyat, kata dia pemprov diminta agar pemulihan gempa bisa berjalan sesuai dengan schedule yang ada.
“Memang ini berbeda konteks atau lain hal. Artinya kami juga tekankan agar pemulihan gempa tidak terganggu,” terang politisi Gerindra itu.
Sementara itu, Ketua Fraksi DPRD NTB, H Johan Rosihan, ST melihat sebaiknya pemprov harus fokus menangani korban gempa ketimbang berkoar soal mimpi membanguna jembatan yang diperkirakan anggarannya mencapai 105 triliun itu.
Kata pria yang juga Ketua Komisi III itu, dia meminta pemerintah agar menyelesaikan kewajibannya bagi korban gempa. Saat ini korban gempa membutuhkan tempat tinggal layak apalagi saat ini mendekati waktunya turun hujan.
“Selesaikan saja dulu Risha, dan rumah-rumah utama untuk korban gempa itu,” pinta Johan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, Ridwansyah mengatakan rencana pembangunan jembatan yang direncanakan akan terbentang sepanjang 20 kilometer atau 20.000 meter di atas laut melewati Selat Alas itu saat ini sudah masuk tahap studi kelayakan.
Dimana studi kelayakannya sudah dimulai sejak bulan April 2018. Bila nanti hasil studi kelayakan memutuskan bahwa di mungkinkan membangun jembatan, Pemrov tentu akan memberikan rekomendasi.
“Kalau jembatan ini jadi, maka waktu tempuh antara Lombok dan Sumbawa menjadi lebih pendek,” kata Ridwansyah belum lama ini.
Untuk diketahui, wacana ini semula digagas oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama Investor asal Korea Selatan. Meski demikian, dalam persoalan ini Pemprov pastinya akan tetap terlibat.
Bahkan, dengan adanya jembatan yang membentang menghubungkan antara kedua pulau di NTB itu pihak Pemprov sendiri menilai akan lebih baik, terutama dalam hal jarak tempuh menjadi lebih singkat. Selain itu pula, akan lebih memudahkan konektifitas serta mengembangkan ekonomi antara kedua pulau. (NM1)
